Pemerintah Perketat Impor Kedelai Mulai 2027, Bagaimana Dampaknya bagi Produsen Tahu dan Tempe?

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 15:29
thumbnail-author
Erika Az Zahra Nurcahyani
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Ilustrasi Kedelai Ilustrasi Kedelai

Ntvnews.id , Jakarta - Pemerintah berencana memperketat pengawasan impor kedelai mulai 1 Januari 2027 melalui persyaratan izin impor dan pemeriksaan baru. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurangi kerentanan pasokan dalam negeri terhadap perubahan harga global dan nilai tukar rupiah.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pengaturan tersebut diperlukan karena pasokan kedelai Indonesia masih tersedia di sejumlah negara pemasok. Kondisi itu membuat industri dalam negeri rentan ketika terjadi perubahan harga di pasar internasional maupun pergerakan nilai tukar.

Berdasarkan data yang dikutip Reuters, Indonesia mengimpor sekitar 2,56 juta ton kedelai sepanjang tahun 2025 dengan nilai mencapai 1,19 miliar dolar AS. Sekitar 85 persen dari total impor tersebut atau senilai 1,03 miliar dolar AS berasal dari Amerika Serikat.

Rencana kebijakan baru yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027. Selain menerapkan persyaratan izin dan pemeriksaan, pemerintah juga akan mengategorikan kedelai sebagai barang kebutuhan pokok penting dan strategi komoditas.

Hanif menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan membentuk sistem impor satu pintu. Artinya, pemerintah menyatakan tidak akan memusatkan seluruh kegiatan impor melalui satu saluran atau lembaga tertentu.

Baca juga: Menhub Serahkan Keputusan Impor KRL Bekas kepada KAI

Alasan Pemerintah Memperketat Impor Kedelai

Ketergantungan terhadap pasokan dari negara tertentu menjadi salah satu alasan pemerintah menyiapkan pengawasan baru. Ketika sebagian besar kedelai berasal dari satu negara, perubahan kebijakan perdagangan, harga komoditas, maupun kondisi ekonomi negara pemasok dapat mempengaruhi ketersediaan dan biaya bahan baku di Indonesia.

Selain itu, transaksi impor menggunakan mata uang asing. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan biaya pembelian kedelai, meskipun harga komoditas di pasar internasional tidak mengalami kenaikan.

Pemerintah berharap pengaturan impor dapat memperkuat pengawasan terhadap arus barang dan menjaga ketahanan pasokan kedelai nasional.

Baca juga:  Bareskrim Ungkap Dugaan Impor Ilegal 1.257 Balpres di Subang

Dampak bagi Produsen Tahu dan Tempe

Pengetatan kedelai impor berpotensi mempengaruhi produsen tahu dan tempe karena kedua produk tersebut sangat bergantung pada ketersediaan kedelai sebagai bahan baku utama.

Laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mengenai pasar kedelai Indonesia menyebut industri tahu dan tempe sebagai pengguna utama pasokan kedelai impor. Industri ini juga banyak ditopang oleh usaha kecil dan keluarga.

Apabila persyaratan baru memperlambat proses impor atau menghambat kelancaran distribusi, produsen berpotensi menghadapi keterlambatan pasokan dan kenaikan biaya bahan baku. Kondisi tersebut dapat menekan margin usaha, terutama bagi pengrajin skala kecil yang memiliki ruang terbatas untuk menyerap kenaikan biaya produksi.

Namun dampaknya akan bergantung pada aturan pelaksanaan, kelancaran proses perizinan, serta ketersediaan stok di dalam negeri. Jika pengawasan berjalan tanpa hambatan distribusi, kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan.

Baca juga:  Impor Migas lewat Lemigas Masih Transisi, Menko Bahlil Pastikan Tak Pakai APBN

Apakah Harga Tahu dan Tempe Bisa Naik?

Perubahan biaya pengadaan kedelai dapat berpengaruh terhadap harga jual tahu dan tempe. Jika harga bahan baku meningkat dan tidak dapat ditanggung produsen, sebagian biaya tersebut akan diserahkan kepada konsumen.

Meski demikian, kenaikan harga tahu dan tempe tidak terjadi secara otomatis setelah kebijakan diberlakukan. Produsen juga mempertimbangkan biaya produksi lain, persaingan pasar, daya beli masyarakat, serta kemampuan menjaga ukuran dan kualitas produk.

Oleh karena itu, perkembangan harga kedelai dan lancarnya distribusi sepanjang masa transisi menuju tahun 2027 akan menjadi faktor penting untuk melihat dampak kebijakan tersebut.

Pemerintah menghadapi tantangan untuk memperkuat pengawasan impor sekaligus memastikan pasokan kedelai tetap tersedia bagi industri pengolahan pangan. Keseimbangan kedua hal tersebut akan menentukan apakah kebijakan baru dapat menjaga ketahanan pasokan tanpa menambah beban pengrajin tahu dan tempe maupun konsumen.