Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Turun Jadi 12,5 Persen pada 2029

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah berupaya menurunkan biaya logistik nasional menjadi 12,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029. Target tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada 2022 yang tercatat sebesar 14,29 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menugaskannya untuk mengoordinasikan penguatan ekosistem logistik nasional. Langkah ini ditujukan untuk menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.

“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres 41/2026,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Baca Juga: Tekad Prabowo Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal dan Janji Turunkan Biaya Logistik

Selain sasaran jangka menengah tersebut, pemerintah menetapkan target penurunan biaya logistik nasional menjadi 8 persen terhadap PDB pada 2045.

Untuk mewujudkan target itu, Perpres Nomor 41 Tahun 2026 menetapkan tiga strategi utama. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur konektivitas beserta layanan backbone dan fasilitas pendukung logistik, integrasi serta digitalisasi layanan logistik, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) serta penyedia jasa logistik.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas penerapan platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi layanan secara menyeluruh.

Airlangga menyampaikan bahwa implementasi NLE sejauh ini telah membantu menurunkan biaya logistik hingga 17 persen dan memangkas waktu pelayanan sampai 73 persen.

Baca Juga: AHY Targetkan Biaya Logistik Nasional Turun Jadi 12,5 Persen dari PDB pada 2029

Ke depannya, digitalisasi NLE akan diperluas dari layanan yang menghubungkan pelaku usaha dengan pemerintah (business to government/B2G) serta kerja sama digital antarpemerintah (government to government/G2G).

Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat (dry port), salah satunya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan truk di jalan raya sekaligus mendekatkan pelayanan kepabeanan dengan kawasan industri.

Di samping itu, integrasi transportasi darat, kereta api, dan laut melalui sistem angkutan multimoda menjadi salah satu prioritas. Langkah tersebut diharapkan membuat distribusi barang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada angkutan jalan.

Dari aspek pendanaan, pemerintah mendorong penggunaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk membantu peremajaan armada truk yang sudah berusia tua.

Dukungan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026. Regulasi ini memungkinkan sektor transportasi dan pergudangan mengakses program KIPK, sehingga pelaku usaha angkutan truk dapat memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas serta mutu pelayanan.

Peningkatan kualitas SDM juga menjadi bagian dari strategi penguatan logistik nasional. Pemerintah menyiapkan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan kapasitas penyedia jasa logistik agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital.

Airlangga optimistis penguatan koordinasi lintas sektor dan penerapan berbagai strategi tersebut dapat mendukung pencapaian target penurunan biaya logistik nasional menjadi 8 persen terhadap PDB pada 2045.

“Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

(Sumber: Antara)