Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GigaWatt peak (GWp) berpotensi memangkas subsidi listrik negara hingga mencapai Rp73 triliun jika rampung sepenuhnya.
Proyek ambisius ini diperkirakan membutuhkan nilai investasi sebesar 73 miliar dolar AS. Sebagai langkah awal, pemerintah telah memulai pembangunan sebanyak 14 titik PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp yang tersebar di beberapa wilayah, seperti di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
“Dan ini InsyaAllah kalau semua selesai, mampu kita melakukan efisiensi terhadap subsidi APBN kita kurang lebih sekitar Rp70 sampai Rp73 triliun,” ujar Menteri Bahlil dalam keterangannya saat menghadiri acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (7/10).
Bahlil menekankan bahwa langkah penghematan hingga Rp73 triliun tersebut menjadi krusial bagi keuangan negara, mengingat total anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menanggung subsidi serta kompensasi sektor kelistrikan saat ini telah membengkak hingga melebihi Rp200 triliun.
“Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang udah lebih dari 200 triliun, besar sekali APBN kita Bapak, Ibu semua. Besar sekali. Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini,” ucapnya.
Sebelumnya, program pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp ini telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian serta peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap awal yang mencakup 14 proyek PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi—meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau—dipusatkan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menargetkan agar mega proyek PLTS 100 GWp ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun, bahkan menantang tim sektor energi untuk mempercepatnya menjadi dua tahun saja. Kepala Negara menegaskan bahwa percepatan transisi energi ini merupakan fondasi penting demi mewujudkan kemandirian bangsa.
"Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia," tegas Presiden Prabowo.
Guna mencapai target besar tersebut, Presiden turut menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), PT PLN (Persero), serta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat soliditas dan bergerak cepat dalam mengawal ketahanan serta kemandirian energi nasional.
(Sumber: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia diwawancarai wartawan di sela-sela acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (07/10/2026). (Antara)