Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkap hasil pertemuan usai menghadiri rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah pejabat ekonomi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 24 September 20 (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan mekanisme anggaran untuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru dibentuk pemerintah dan kini dipimpin Bahlil Lahadalia.
Suahasil mengatakan, anggaran operasional Kemenko tersebut untuk sementara akan disiapkan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ia menjelaskan, penataan anggaran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih berlangsung. Pemerintah masih menyusun sejumlah aspek, mulai dari bagian anggaran (BA), tata kelola, hingga administrasi keuangan.
"Kan ya pasti harus mulai, kalau sudah ada kantor Kemenko-nya, sudah ada anggarannya, sudah ada biaya operasionalnya ya harus dilengkapi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Suahasil menyebut anggaran untuk kementerian koordinator baru tersebut berada dalam penanganan Bahlil yang juga masih menjabat sebagai Menteri ESDM.
"Oh, Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik, dari Kementerian ESDM," katanya.
Baca Juga: Usai Dilantik Prabowo, Menko Bahlil Fokus Percepat Hilirisasi dan Transisi Energi
Menurut Suahasil, penyusunan anggaran perlu dilakukan setelah struktur Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi terbentuk. Pemerintah masih menentukan skema penempatan serta pengelolaan anggaran dalam struktur kementerian tersebut.
"Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Jabatan tersebut merupakan nomenklatur baru dalam struktur pemerintahan.
Pelantikan Bahlil dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Selain menjabat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil tetap dipercaya sebagai Menteri ESDM.
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan dirinya mendapat mandat untuk merangkap kedua jabatan tersebut. Ia mengatakan menerima telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelang pelantikan.
"Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya), untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," ujar Bahlil sebelum masuk ke Istana.
Bahlil pertama kali dipercaya menjadi Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024, menggantikan Arifin Tasrif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo kembali melantiknya sebagai Menteri ESDM pada 21 Oktober 2024 untuk periode 2024-2029.
Selain membentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, pemerintah juga tengah menyiapkan lembaga baru yang menangani reforma agraria, yakni Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA).
Pembentukan BRAN/LPRA akan menjadi tindak lanjut apabila Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang. Lembaga tersebut dirancang untuk mengelola pelaksanaan reforma agraria secara nasional, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
BRAN/LPRA juga diproyeksikan membantu penyelesaian konflik agraria dan nantinya berada langsung di bawah Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
