Ilustrasi layanan BRILink Agen. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kepemilikan rekening bank di kalangan masyarakat Indonesia.
Langkah tersebut dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Hery menjelaskan, upaya memperluas kepemilikan rekening tidak berhenti pada bertambahnya jumlah rekening. Menurut dia, hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat dapat terhubung dengan sistem keuangan formal dan memanfaatkan berbagai layanan perbankan.
Baca Juga: Melek Finansial Sejak Dini, BRI Bekali Anak Muda dengan Tiga Mindset Penting!
Ia juga menekankan bahwa peningkatan akses perbankan perlu berjalan beriringan dengan edukasi. Dengan literasi keuangan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat memahami kegunaan layanan perbankan dan semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital.
Kepemilikan rekening juga dapat menjadi tahap awal bagi masyarakat untuk menggunakan berbagai layanan keuangan, mulai dari transaksi dan pembayaran, aktivitas menabung, penerimaan program pemerintah, hingga pemanfaatan produk keuangan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan profil nasabah.
Menurut Hery, semakin banyak masyarakat yang masuk dalam ekosistem keuangan formal dapat memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Kondisi tersebut juga membuka peluang terbentuknya aktivitas ekonomi yang lebih inklusif serta berbasis digital.
Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rekening bank dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk menyimpan uang. Aktivitas transaksi melalui rekening juga dapat menjadi bagian dari catatan keuangan yang berpotensi mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.
Penggunaan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS, turut dinilai dapat memperluas keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam ekosistem ekonomi digital. Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan QRIS sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan peningkatan inklusi keuangan nasional.
“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Hery.
Sampai dengan akhir triwulan II 2026, BRI tercatat memiliki 131 juta nasabah individual. Sementara itu, jumlah pengguna super app BRImo telah mencapai 49,7 juta.
Perseroan juga memiliki 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, dan 1,13 juta BRILink Agen. Jaringan tersebut telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa.
“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Hery.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta jajarannya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi serta literasi keuangan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat sebesar 93,61 persen secara nasional. Sementara itu, tingkat literasi keuangan berada pada angka 69,57 persen.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut capaian tersebut relatif baik apabila dibandingkan dengan sejumlah negara anggota OECD lainnya.
Atas dasar itu, Presiden Prabowo menginstruksikan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memadankan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) dengan sistem Bank Indonesia. Integrasi tersebut terutama diarahkan pada sistem pembayaran dan gateway system.
"Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai," ujar Menko Airlangga.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
