Prabowo Sebut Ada Manipulasi Harga Ekspor Sawit, RI Kehilangan 50% Nilai Komoditas

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti dugaan praktik under invoicing dalam perdagangan kelapa sawit Indonesia. Praktik berupa pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya itu dinilai berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan devisa dalam jumlah besar selama bertahun-tahun.

Prabowo mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara harga kelapa sawit yang tercatat saat diekspor dari Indonesia dengan nilai jualnya di pasar internasional. Ia menyebut harga yang dilaporkan dari Indonesia hanya sekitar Rp15.000 per kilogram, sedangkan harga di pasar tujuan dapat mencapai Rp27.000 per kilogram.

"Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram sementara harga di bursa Rotterdam Belanda harganya Rp27.000 per kilogram padahal satu hektare di Belanda tidak ada kebun kelapa sawit," ungkap Prabowo di Gedung MPR/DPR Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, perbedaan harga tersebut mencapai hampir separuh dari nilai komoditas. Ia menduga selisih itu tidak masuk sebagai penerimaan negara, tetapi justru dinikmati pihak tertentu melalui praktik perdagangan yang dinilai tidak transparan.

"Artinya kita hilang 50% nilai komoditas kita," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Ungkap 1,4 Juta Lapangan Kerja Tercipta pada Semester I 2026

Presiden Prabowo Subianto Saat Pidato Kenegaraanndi Sidang Tahunan MPR 2026 (Istimewa)

Untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pengelolaan ekspor dengan sistem satu pintu. Skema tersebut akan dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), entitas di bawah Danantara yang dirancang untuk mengawasi proses ekspor berbagai komoditas strategis Indonesia.

"Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 Hari Kebangkitan Nasional kita di aula terhormat ini di hadapan majelis terhormat ini saya telah umumkan pembentukan PT DSI ini sebagai pintu tunggal prosesing ekspor komoditas milik Indonesia," tegas Prabowo.

Pemerintah berharap sistem tersebut dapat meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis sekaligus memastikan nilai ekonomi dari sumber daya Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.