Bank Indonesia
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza Idris menilai independensi Bank Indonesia (BI) kerap disalahpahami sebagai kebebasan bank sentral untuk berjalan tanpa menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah.
Menurut Handi, Undang-Undang Bank Indonesia secara tegas mengatur bahwa BI tetap perlu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah. Sebab, kebijakan moneter tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan lainnya.
"Kebijakan moneter tidak dapat berjalan sendirian. Sebagai contoh, pengendalian inflasi memerlukan sinergi dengan kebijakan pangan dan jalur distribusi. Begitu pula dengan stabilitas nilai tukar, yang membutuhkan dukungan dari penguatan ekspor, peningkatan investasi, serta perbaikan neraca pembayaran," ucap Handi dala keterangan tertulis, Kamis 13 Agustus 2026.
Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi membutuhkan bauran kebijakan fiskal, investasi, industri, serta reformasi struktural.
Baca juga: Perry Warjiyo Mengundurkan Diri, Bank Indonesia Komitmen Stabilitas Moneter Tetap Terjaga
Oleh karena itu, koordinasi berarti pemerintah dan bank sentral duduk bersama untuk berbagi informasi serta menyelaraskan kebijakan. Sementara subordinasi berarti bank sentral kehilangan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan mandat dan penilaian profesionalnya.
Dengan demikian, Handi menilai independensi BI bukan menjadi hambatan bagi pemerintah, melainkan salah satu pagar pengaman untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
“Indonesia tidak membutuhkan bank sentral yang sekadar mengikuti arah angin politik, melainkan lembaga independen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah kencangnya badai global,” lanjutnya.
Ia mengibaratkan bank sentral sebagai pengemudi yang harus mampu menentukan kapan perekonomian perlu dipacu dan kapan harus mengerem.
“Pengemudi yang baik bukanlah yang selalu menginjak pedal gas, melainkan yang tahu kapan harus memacu kecepatan, kapan harus menginjak rem, dan yang paling utama, tidak pernah kehilangan arah tujuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo yang sebelumnya memicu pelemahan nilai tukar rupiah dan koreksi pasar saham telah meningkatkan kekhawatiran publik mengenai arah kebijakan moneter serta independensi bank sentral ke depan.
Baca juga: Profil Destry Damayanti, Ekonom yang Ditunjuk Pimpin Sementara Bank Indonesia
Menurutnya, independensi BI sejatinya dapat diwujudkan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah, bukan dalam bentuk subordinasi.
Ia menyebut BI memiliki sejumlah instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari suku bunga, kebijakan makroprudensial, operasi pasar, hingga pengembangan sistem pembayaran digital.
Melalui bauran kebijakan tersebut, bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Handi menambahkan, penunjukan gubernur BI baru akan menjadi sinyal penting bagi pasar keuangan. Pemimpin baru BI nantinya memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat ketahanan sistem keuangan, serta meningkatkan sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah, OJK, dan LPS.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
