Perdagangan Karbon Jadi Terobosan Penting bagi Iklim dan Ekonomi Hijau

Ntvnews.id, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menilai terbentuknya ekosistem perdagangan karbon yang kredibel di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus memperkuat pengembangan ekonomi hijau.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 17 Juli 2026, Hashim menyampaikan bahwa perkembangan tersebut menjadi sebuah capaian yang sangat berarti.

“Ini adalah suatu breakthrough, suatu terobosan yang saya sendiri alami, yang saya sendiri saksikan,” kata Hashim.

Ia menjelaskan, perdagangan karbon nasional kini didukung oleh berbagai instrumen strategis, di antaranya Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) serta Persetujuan Menteri Kehutanan mengenai penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).

Menurut Hashim, kesiapan regulasi beserta infrastruktur SRUK menjadi pencapaian operasional yang telah lama dinantikan komunitas internasional sejak disepakatinya Perjanjian Paris dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP21) di Paris, Prancis, pada tahun 2015. Kehadiran sistem tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk membangun perdagangan karbon yang transparan dan akuntabel.

Baca juga: Hashim Dorong Pemerintah Manfaatkan Momentum Investasi Karbon Global

“Ini (SRUK) yang sudah ditunggu 11 tahun dari lahirnya Perjanjian Paris tahun 2015,” kata dia.

Hashim menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi berbagai kementerian, lembaga, serta para pemangku kepentingan yang bekerja bersama dalam satu ekosistem.

Ia juga menilai program perdagangan karbon menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang implementasinya berlangsung relatif cepat dan memperoleh apresiasi dari berbagai negara.

“Semua pihak, semua pelaku, memuji apa yang dihasilkan pemerintah kita. Ini ada yang kabar baik yang saya bawa hari ini, bahwa sekarang kita bisa memasuki babak baru (dari perdagangan karbon),” ujarnya.

Lebih lanjut, Hashim berharap implementasi perdagangan karbon yang transparan dan kredibel dapat mendukung berbagai program ketahanan energi nasional, termasuk rencana peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga mencapai 100 gigawatt (GW).

Baca juga: Hashim Sebut Energi Fosil dan EBT Perlu Dikembangkan Secara Beriringan

Menurutnya, pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus mendukung target penyediaan listrik yang sepenuhnya bersumber dari energi terbarukan dalam 10 tahun mendatang.

“Saya kira dengan ini kita bisa nanti menikmati program-program yang tadi sudah disampaikan, (seperti) PLTS yang segera akan dimulai sampai menuju ke 100 GW, dan nanti juga disusul dengan program-program lainnya,” kata Hashim.

(Sumber: Antara)