APINDO: ION, Solusi Percepat Digitalisasi UMKM

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menilai Indonesia Open Network (ION) dapat menjadi solusi untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pasar, serta menurunkan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha ketika masuk ke dalam ekosistem perdagangan digital.

Shinta mengatakan, sebagai representasi dunia usaha nasional, APINDO bekerja sama dengan ION untuk memperluas partisipasi pelaku usaha sekaligus mempercepat penggunaan jaringan digital terbuka di berbagai sektor industri.

"Interoperabilitas merupakan kunci menuju tahap berikutnya dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia," kata Shinta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

ION merupakan program nasional yang diluncurkan di Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2026, dan menjadi salah satu agenda strategis dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 7-8 Juli 2026. Peluncuran tersebut disambut Presiden Prabowo Subianto dan Narendra Modi sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-India di bidang ekonomi digital.

ION merupakan implementasi nota kesepahaman kerja sama pengembangan digital yang ditandatangani Indonesia dan India pada Januari 2025. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI), kecerdasan buatan, dan inovasi digital.

Baca Juga: Apindo Soroti Dampak Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen bagi Dunia Usaha

Dalam pernyataan bersama pada Selasa, 7 Juli 2026, kedua pemimpin menyambut peluncuran ION yang dikembangkan berdasarkan arsitektur Open Network for Digital Commerce (ONDC) dari India. Jaringan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi UMKM Indonesia dalam ekonomi digital melalui sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, dan tidak bergantung pada satu ekosistem digital tertentu.

Meski mengacu pada pengalaman ONDC, ION dikembangkan dengan menyesuaikan karakteristik ekonomi, kebutuhan nasional, prioritas pembangunan, dan kerangka kelembagaan Indonesia. ION menjadi teknologi digital milik Indonesia, bukan India.

Managing Director dan CEO ONDC sekaligus anggota Dewan Penasihat Indonesia Open Network, T Koshy, mengatakan keberhasilan jaringan digital terbuka tidak terletak pada upaya meniru model negara lain. Menurut dia, prinsip-prinsip yang telah terbukti harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Indonesia dinilai telah mengembangkan pendekatan sendiri yang mencerminkan kondisi ekonomi, institusi, dan cita-cita pembangunan nasional.

Shinta, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Indonesia Open Network, menjelaskan bahwa ION menghadirkan infrastruktur digital bersama yang memungkinkan berbagai pelaku dalam ekosistem perdagangan terhubung tanpa harus bergantung pada satu platform tertentu. "ION membangun infrastruktur bersama yang menurunkan hambatan inovasi, mengurangi biaya usaha, dan membuka peluang bagi perusahaan dari berbagai skala untuk berkembang dalam perdagangan digital," ujarnya.

Baca Juga: Apindo Nilai Hasil Perundingan ART RI–AS Strategis bagi Dunia Usaha

Menurut Shinta, keterhubungan antarsistem menjadi penting karena digitalisasi UMKM selama ini masih dihadapkan pada fragmentasi marketplace, biaya integrasi teknologi, keterbatasan akses logistik dan pembiayaan, serta mahalnya biaya untuk mendapatkan pelanggan. Melalui jaringan terbuka, pelaku usaha dari berbagai skala dapat memperoleh biaya transaksi yang lebih rendah, akses pasar yang lebih luas, serta konektivitas digital yang lebih baik.

Sistem ini juga membuka kesempatan bagi marketplace, perusahaan logistik, perbankan, penyedia pembayaran, dan aplikasi bisnis untuk berkolaborasi di atas infrastruktur yang sama.

ION merupakan infrastruktur perdagangan digital terbuka berskala nasional yang dirancang untuk menghubungkan pelaku usaha, marketplace, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, dan berbagai layanan digital dalam satu jaringan yang interoperabel. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION bukan platform perdagangan elektronik baru.

ION berfungsi sebagai infrastruktur bersama yang memungkinkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, marketplace, perusahaan logistik, sistem pembayaran, perbankan, serta penyedia layanan digital saling terhubung dalam satu ekosistem nasional.

Dengan pendekatan tersebut, pelaku usaha hanya perlu melakukan satu kali integrasi agar dapat terhubung dengan berbagai platform dan layanan. Prinsip yang diusung adalah "Join Once. Sell Everywhere", atau bergabung sekali untuk berjualan di berbagai jaringan. Model tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya integrasi teknologi, mendorong inovasi, menciptakan persaingan yang sehat, dan memberikan pilihan yang lebih luas kepada pelaku usaha maupun konsumen.

Sebagai bagian dari implementasi awal ION, SMESCO Indonesia dan PT Chairos International Ventures menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk memperluas partisipasi digital UMKM. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan akses pasar, penguatan inklusi keuangan, serta pengembangan kapasitas usaha melalui berbagai program implementasi dan pengembangan ekosistem.

ION juga bekerja sama dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperkuat program nasional SAPA UMKM melalui PASAR SAPA. Program tersebut dikembangkan sebagai lapisan perdagangan digital interoperabel yang menghubungkan UMKM dengan berbagai layanan pendukung usaha.

Melalui jaringan tersebut, UMKM yang telah terdaftar diharapkan memperoleh akses lebih luas kepada pembeli, penyedia jasa logistik, sistem pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, serta berbagai layanan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, pada Selasa, 7 Juli 2026, mengatakan pemerintah ingin memastikan setiap UMKM Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa dibatasi ukuran ataupun lokasi usahanya. "Melalui SAPA UMKM dan Indonesia Open Network, kami membangun ekosistem terbuka yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar, layanan logistik, pembiayaan, layanan publik yang terintegrasi, hingga layanan berbasis kecerdasan buatan," katanya.

Menurut Maman, kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa Digital Public Infrastructure dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hingga saat ini, terdapat 14,9 juta usaha mikro telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau sekitar 96,9 persen dari seluruh NIB yang telah diterbitkan. Namun, dibandingkan sekitar 56 juta pelaku usaha mikro di Indonesia, masih terdapat sekitar 40 juta UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan perlu difasilitasi agar dapat masuk ke sektor formal.