Menkop: Arahan Presiden Koperasi Bukan hanya di Kebun Tapi Ikut Proses Produksinya

Menurut Ferry, kebijakan tersebut bertujuan membangun tata niaga sawit yang lebih berkeadilan sekaligus meningkatkan nilai tambah yang diterima petani melalui keterlibatan koperasi di setiap tahapan usaha.

"Kemarin kan semuanya swasta, kebunnya swasta, CPO-nya swasta, produk turunannya swasta. Sekarang atas arahan Bapak Presiden, koperasi harus terlibat bukan hanya di kebun, tetapi juga ikut terlibat di proses produksinya sampai ke produk turunannya," kata Ferry dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Ia menjelaskan selama ini rantai bisnis industri sawit, dari perkebunan hingga sektor hilir, lebih banyak dikelola oleh perusahaan swasta. Pemerintah kini ingin memperbesar peran koperasi agar masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi dari proses pengolahan maupun pemasaran produk sawit.

Baca Juga: Menkop Sebut Aduan Lokasi Kopdes Merah Putih Kurang Ideal Tak Sampai 10 Kasus

Ferry mengatakan banyak koperasi petani sawit mengeluhkan kondisi yang dinilainya tidak sejalan dengan potensi yang dimiliki para petani.

"Kami mendapati banyak keluhan dari teman-teman koperasi petani sawit. Mereka antre minyak goreng. Sebuah ironi, masyarakat yang punya sawit tetapi mereka antre minyak goreng. Ini sebuah model yang menurut kami tidak adil," ujarnya.

Karena itu, Kementerian Koperasi mendorong koperasi menjadi bagian penting dalam pembentukan tata niaga sawit yang lebih merata. Peran koperasi nantinya tidak hanya terbatas pada pengelolaan kebun plasma, tetapi juga diperluas hingga kegiatan pengolahan dan industri hilir.

"Dan bahkan nanti kita juga bisa terlibat sampai dengan produk turunannya, seperti minyak goreng dan lain sebagainya," ujar Ferry.

Baca Juga: Menkop Dorong Mahasiswa Kembangkan Usaha Kolektif Lewat Koperasi

Sebagai langkah awal, Kementerian Koperasi bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) telah menandatangani nota kesepahaman untuk membangun ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi.

Melalui kerja sama tersebut, koperasi akan dilibatkan dalam pengelolaan lahan sawit plasma milik Agrinas Palma Nusantara. Selain itu, koperasi juga akan memperoleh pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola agar mampu menjadi mitra usaha yang profesional.

Ferry juga menyampaikan Kementerian Koperasi menargetkan peresmian pabrik CPO berbasis koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.

Pabrik yang berdiri di atas lahan sekitar 3.100 hektare dengan kapasitas produksi 60 ton per jam itu akan dijadikan model pengembangan koperasi sawit untuk diterapkan di berbagai daerah.

Selain industri sawit, pemerintah juga berencana memperluas keterlibatan koperasi pada komoditas pertanian strategis lainnya, seperti kedelai, jagung, dan singkong, guna memperkuat ekosistem usaha berbasis koperasi di berbagai sektor.