Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pasokan beras yang sempat mengalami gangguan kini sudah kembali stabil di pasaran.
"Kami memonitor setiap hari dan alhamdulillah hari ini, beberapa hari yang lalu semua sudah normal," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Ia menjelaskan bahwa kelangkaan beras hanya terjadi dalam waktu singkat. Masalah itu, menurutnya, dipicu oleh adanya praktik pengoplosan beras yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi dari yang telah ditetapkan.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan intervensi untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat.
"Pasar diintervensi oleh pemerintah, itulah gunanya kita memiliki kekuatan. Dengan kita memiliki cadangan beras di tangan pemerintah, sehingga ketika terjadi sesuatu kita melakukan upaya-upaya tetap menjaga ketersediaan dan kestabilan harga di lapangan," jelas Prasetyo.
Sebelumnya, dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia tengah mengalami surplus produksi beras. Bahkan, cadangan nasional kini tercatat telah melampaui angka 4 juta ton, jumlah yang disebut-sebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah republik.
Di sisi lain, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, pernah menyuarakan keprihatinan atas situasi kelangkaan beras yang sempat terjadi dan mendorong pemerintah segera bertindak cepat.
Yeka menyampaikan bahwa lembaganya telah melakukan pemantauan langsung ke berbagai titik, termasuk pasar tradisional dan swalayan, dan menemukan bahwa stok beras termurah di pasaran saat itu sudah dijual seharga Rp12 ribu per kilogram.
"Dan ternyata kelangkaan stok itu terkonfirmasi, ada penggilingan besar yang biasa punya 30 ribu ton, sekarang hanya dua ribu ton. Ada yang tadi punya lima ribu ton, sekarang 200 ton," ungkap Yeka di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat 8 Agustus 2025.
Ia juga menekankan bahwa kelangkaan beras harus segera diantisipasi secara serius karena bisa memicu dampak negatif yang lebih luas.
"Karena jika masalah beras betul-betul tak tertangani maka akan berdampak kepada isu-isu lainnya," tambahnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
