Prabowo Pastikan Proses Hukum Jalan Terus dan Bakal Kucurkan 1,3 Juta Ton Beras ke Pasar

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan persoalan pengoplosan beras secara tegas dan memperkuat stabilisasi harga pangan nasional. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi dua arahan penting terkait isu beras, yang mencakup aspek penegakan hukum dan kebijakan harga pasar.

“Nah yang kemudian pertanyaan berikutnya adalah soal beras. Soal beras arahan Presiden itu ada dua,” kata Hasan dalam keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

“Arahan pertama adalah yang pelanggaran-pelanggaran itu proses hukumnya tetap dilanjutkan. Kalau ada pelanggaran ya, pelanggaran-pelanggaran itu proses hukumnya tetap dilanjutkan. Beliau minta penegak hukum untuk menegakkan hukum yang adil soal ini,” lanjutnya.

Kasus pengoplosan beras yang sempat ramai dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan kekhawatiran publik, terutama terkait potensi kecurangan dalam distribusi dan kualitas beras di pasaran. Kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka, dan pemerintah mendukung langkah penegakan hukum yang adil serta transparan.

Baca Juga: Satgas Pangan Polri Komitmen Awasi Kualitas Beras di Pasar

Terkait kestabilan harga dan pasokan, Hasan menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menugaskan Perum Bulog untuk menggelontorkan cadangan beras dalam jumlah besar ke pasar guna menekan harga.

“Kemudian kalau soal harga beras di pasar, jadi pemerintah, kemarin sudah disampaikan juga oleh Menko Pangan, pemerintah sudah memerintahkan Bulog untuk mengucurkan beras ke pasar dalam program stabilisasi pasokan harga pangan,” ujarnya.

Baca Juga: Kemendag Tegaskan Tak Ada Instruksi Tarik Beras Premium dari Ritel Modern

“Itu sebesar 1,3 juta ton dari bulan ini sampai bulan Desember. 1,3 juta ton diminta itu Bulog untuk mengeluarkan beras operasi pasar supaya harga beras bisa turun, supaya stok beras di pasar itu tersedia dan mencukupi,” jelas Hasan.

Sementara itu, saat ditanya mengenai rencana pemerintah untuk menghapus klasifikasi beras medium dan premium, Hasan tidak memberikan kepastian apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan. Ia hanya menyampaikan arahan Presiden sejauh ini fokus pada langkah konkret penegakan hukum dan penguatan pasokan.