Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco bahas kebutuhan program studi perguruan tinggi sesuai peluang lapangan kerja di Badung, Bali, Kamis 23/4/2026. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari) (Antara)
Ntvnews.id
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk meningkatkan kesesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, 23 April 2026.
Baca Juga: Mendiktisaintek Bakal Wajibkan Mata Kuliah Koperasi di Perguruan Tinggi
Menurut Badri, kebijakan ini diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja.
Saat ini, setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan sekitar 1,9 juta lulusan, yang terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya lulusan diploma.
Di sisi lain, fenomena deindustrialisasi dini membuat banyak lulusan kesulitan terserap ke dalam dunia kerja.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong peningkatan industrialisasi, khususnya pada sektor-sektor tertentu.
Kemendiktisaintek pun telah menetapkan delapan industri strategis sebagai fokus pengembangan, yakni energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Perguruan tinggi diharapkan dapat menyesuaikan program studinya agar selaras dengan kebutuhan sektor tersebut.
“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan,” ujar Badri.
Ia menilai pendidikan tinggi seharusnya mampu memanfaatkan momentum bonus demografi dengan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan.
Namun, saat ini banyak perguruan tinggi masih menerapkan strategi market driven, yakni membuka program studi berdasarkan minat pasar calon mahasiswa, bukan kebutuhan industri.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.
Baca Juga: Mendiktisaintek: Perguruan Tinggi Siap Dukung Percepatan Transisi Energi
Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa setiap tahun terdapat sekitar 490.000 lulusan dari jurusan keguruan atau kependidikan, sementara kebutuhan tenaga guru hanya sekitar 20.000 orang.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran terdidik.
Untuk itu, pemerintah mengajak perguruan tinggi, khususnya yang tergabung dalam konsorsium bersama BKKBN, untuk berkontribusi dalam menyusun kajian terkait prodi yang masih relevan.
Pemerintah juga mendorong kampus beralih ke strategi market driving, yakni mengarahkan pasar melalui pengembangan program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri strategis nasional.
“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ucapnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
