Iran Sebut Blokade AS di Selat Hormuz Ganggu Gencatan Senjata

Ntvnews.id

, Teheran - Blokade yang dilakukan Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz berpotensi mengganggu kesepakatan gencatan senjata antara Teheran dan Washington.

Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, kepada RIA Novosti.

“Blokade Selat Hormuz adalah langkah provokatif, melanggar hukum internasional, dan dapat menyebabkan terganggunya gencatan senjata. Dalam hal ini, angkatan bersenjata kami siap mengambil tindakan yang diperlukan,” kata Baghaei, sebagaimana dilaporkan pada Kamis, 16 April 2026.

Pada Minggu, 13 April 2026, Angkatan Laut AS mulai memblokade seluruh aktivitas pelayaran yang keluar-masuk pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz.

Baca Juga: Tanker Raksasa Iran Diklaim Lolos Blokade AS, Berlayar Lewati Selat Hormuz

Kawasan ini diketahui merupakan jalur penting yang menyalurkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, termasuk produk petroleum dan gas alam cair (LNG).

Pemerintah Washington menyatakan bahwa kapal dari negara selain Iran tetap diizinkan melintas selama tidak membayar pungutan kepada Teheran.

Hingga kini, otoritas Iran belum secara resmi menerapkan kebijakan pungutan tersebut, meski wacana itu telah dibahas.

Sebelumnya, pada Jumat, 28 Februari 2026, AS bersama Israel melancarkan serangan ke puluhan target di Iran, termasuk di Teheran, yang mengakibatkan kerusakan serta korban sipil.

Baca Juga: Lebih dari 20 Kapal Tetap Melintas di Selat Hormuz Meski Ada Blokade

Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah dengan dalih mempertahankan diri.

Situasi ini mendorong sejumlah negara di kawasan menutup sebagian hingga seluruh wilayah udara mereka akibat meningkatnya ancaman serangan rudal dan drone.

Pada Sabtu, 11 April 2026, Iran dan AS sempat menggelar perundingan di Islamabad setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan.

Namun, pada Minggu, 12 April 2026, Wakil Presiden AS J.D. Vance yang memimpin delegasi perundingan menyatakan bahwa kedua negara gagal mencapai kesepakatan final. Delegasi AS pun kembali ke negaranya tanpa hasil konkret.

(Sumber: Antara)