Kota Jakarta (ntvnews.id/Bagas)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat upaya pengendalian pencemaran udara melalui sejumlah kebijakan. Salah satu langkah yang kini didorong adalah penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE), yang dinilai efektif menekan tingkat polusi udara secara signifikan.
Berdasarkan kajian Feasibility Assessment of Low Emission Zone (LEZ) oleh Breathe Jakarta pada 2025, implementasi KRE secara luas dan terintegrasi berpotensi menurunkan konsentrasi polutan berbahaya PM2.5 hingga 30 persen di Jakarta.
Penyusunan kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk peneliti dari Universitas Indonesia serta mitra internasional dari C40 Cities melalui program Breathe Cities. Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dirancang mengacu pada data ilmiah dan praktik terbaik global.
City Advisor Breathe Jakarta dari C40, Fadhil Firdaus mengungkapkan bahwa penerapan KRE di satu kawasan Transit Oriented Development (TOD) saja sudah mampu menurunkan kadar PM2.5 sebesar 8-1 persen di tingkat lokal, serta sekitar 3 persen untuk skala kota.
"Kawasan Rendah Emisi mendorong perubahan sistem mobilitas perkotaan, dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik serta kendaraan ramah lingkungan. Dengan intervensi yang tepat, penurunan polusi udara bisa terlihat secara signifikan," ujarnya, Senin, 13 April 2026.
Kawasan Rendah Emisi dirancang untuk mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat, dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik dan kendaraan ramah lingkungan. Pendekatan ini juga terintegrasi dengan sektor lain, seperti pengelolaan sampah dan penerapan bangunan hijau.
Langkah ini tidak hanya berdampak pada kualitas udara, tetapi juga menciptakan ekosistem kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Baca Juga: Pramono Dorong Perda SPAM: Solusi Air Bersih Berkualitas dan Merata di Jakarta
Tol Dalam Kota Jakarta Ditutup Total Imbas Demo di Depan Gedung DPR RI (NTVNews.id/ Aswan)
Baca Juga: Kabel Menjuntai di Taman Sari, Pramono: Penanganan Tak Bisa Bim Salabim Selesai
Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan UI, Sri Setiawati Tumuyu menegaskan bahwa penerapan KRE harus dilakukan secara bertahap dengan perencanaan matang.
Menurutnya, kesiapan infrastruktur, kondisi sosial, hingga aktivitas ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan ini berjalan efektif dan diterima publik.
“Kawasan Rendah Emisi bukan sekadar konsep, tetapi harus diimplementasikan secara nyata. Karena itu, perencanaannya harus matang agar kebijakan ini efektif sekaligus dapat diterima oleh masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menegaskan bahwa pengendalian polusi udara membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat.
Ia optimistis, dengan kebijakan berbasis data, implementasi yang inklusif, serta sinergi berbagai pihak, kualitas udara Jakarta dapat mengalami perbaikan signifikan.
“Kawasan Rendah Emisi merupakan salah satu langkah strategis yang kami dorong. Pengendalian polusi udara tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, serta dukungan aktif masyarakat,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
