Wamendagri Bima Arya Sidak WFH ASN di Bogor, Pastikan Kinerja dan Layanan Tetap Optimal

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 10 Apr 2026, 17:30
thumbnail-author
Winny
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Wamendagri Bima Arya Sugiarto didampingi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim melakukan sidak ke rumah ASN di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan Wamendagri Bima Arya Sugiarto didampingi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim melakukan sidak ke rumah ASN di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan (Antara)

Ntvnews.id, Kota Bogor - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor, Jawa Barat, pada hari pertama penerapannya, Jumat.

Sidak tersebut bertujuan memastikan kebijakan WFH berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik. Dalam peninjauan itu, Bima Arya bersama Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mendatangi langsung rumah ASN yang tengah bekerja dari rumah guna melihat aktivitas kerja secara nyata.

“Ini hari pertama pelaksanaan WFH dan kami melihat di Kota Bogor berjalan sangat baik, terutama dari sisi mekanisme pengawasan,” kata Bima Arya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor memanfaatkan aplikasi E-Kinerja untuk mendukung sistem kerja jarak jauh. Aplikasi tersebut memungkinkan ASN melakukan absensi dari rumah dengan pelacakan lokasi terintegrasi.

Menurutnya, sistem ini memastikan kedisiplinan ASN karena perubahan lokasi akan membuat absensi tidak tercatat.

“ASN bisa absen dari rumah, dan koordinatnya harus sesuai. Kalau bergeser dianggap tidak absen,” ujarnya.

Bima Arya juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan WFH akan berdampak pada tunjangan kinerja.

“Kalau tidak di rumah dan tidak masuk data, maka tunjangan kinerjanya akan berkurang dan diperhitungkan,” katanya.

Baca Juga: Ingat! ASN WFH Hari Ini 10 April 2026 Kecuali Sektor Strategis, Sukseskan Gerakan Hemat Energi

Selain aspek disiplin, ia menyoroti potensi efisiensi anggaran dari kebijakan ini. Berdasarkan perhitungan sementara, penghematan di Kota Bogor diperkirakan mencapai hampir Rp900 juta per bulan.

Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan melakukan evaluasi dalam satu bulan ke depan untuk menilai efektivitas kebijakan, termasuk menjaga kualitas pelayanan publik.

Hasil sidak menunjukkan pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.

“Kami juga melihat pelayanan publik tetap berjalan, tidak semuanya WFH. Tadi bahkan kami temukan ASN yang sedang WFH tetap bekerja,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari absensi tiga kali sehari, pemantauan oleh kepala dinas, hingga verifikasi melalui panggilan video secara acak. Bahkan, masyarakat juga diminta turut berpartisipasi dalam pengawasan.

Baca Juga: Tak Semua ASN Boleh WFH Hari Ini 10 April 2026, Dukcapil hingga Rumah Sakit Tetap Layani Masyarakat

“Kalau ada ASN yang tidak menjalankan WFH dengan baik, silakan dilaporkan atau bahkan diviralkan,” katanya.

Lebih lanjut, sekitar 9 persen ASN di Kota Bogor tetap bekerja dari kantor (WFO) untuk menjaga layanan publik tetap berjalan. Bagi ASN yang bekerja di kantor, pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik atau moda ramah lingkungan.

“Yang WFO kami minta memaksimalkan transportasi publik atau bersepeda. Ini bagian dari efisiensi,” kata Bima Arya.

(Sumber: Antara)

x|close