Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto didampingi Kepala Basarnas Mohammad Syafii dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjawab pertanyaan dalam konferensi pers terkait gempa bumi-potensi tsunami di Maluku Utara-Sulawesi Utara di Jakarta, Kamis (2/4/2026). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penentuan status tanggap darurat pascagempa di Maluku Utara dan Sulawesi Utara menjadi kewenangan pemerintah daerah, berdasarkan hasil asesmen kondisi di masing-masing wilayah terdampak.
Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan bahwa kepala daerah memiliki otoritas untuk menetapkan status darurat apabila kemampuan penanganan di daerah dinilai terbatas.
“Dalam hal ini jika lebih dari dua kabupaten atau kota menetapkan status darurat, maka pemerintah provinsi juga dapat menetapkan status darurat di tingkat provinsi,” kata Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan terlibat aktif dalam penanganan bencana, baik ada maupun tidak adanya penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Prabowo Instruksikan BNPB Langsung Terjun ke Lokasi Gempa di Sulut dan Malut
Menurutnya, langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap penanganan bencana.
"Koordinasi awal telah dilakukan dengan sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur, untuk mempercepat langkah penanganan sejauh ini dampak yang ditimbulkan cenderung lebih kecil jika dilihat dari skala gempa 7,6 magnitudo," kata dia.
Terkait perkembangan data di wilayah kepulauan seperti Halmahera, Jailolo, Tobelo, dan Tidore Kepulauan, Suharyanto menyebut proses pendataan masih berlangsung dan akan terus diperbarui.
“Hingga saat ini belum ada laporan tambahan korban jiwa, namun karena kejadian ini masih dalam hitungan jam sejak pagi tadi, data diperkirakan akan terus berkembang,” katanya.
Baca Juga: Tingkatkan Sistem Tanggap Bencana, Pemerintah Terus Perbarui Peringatan Dini Gempa 4 Tahun Terakhir
Ia juga memastikan tim BNPB telah diterjunkan ke lokasi terdampak di Maluku Utara dan Sulawesi Utara untuk mempercepat pengumpulan data serta mendukung pemerintah daerah dalam penanganan darurat, baik dari sisi logistik maupun anggaran.
Sementara itu, laporan sementara dari Direktorat Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat satu korban meninggal dunia di Kota Manado, satu orang mengalami luka ringan, serta 16 keluarga terdampak di Kabupaten Minahasa.
Untuk kerusakan, tercatat lima unit kantor pemerintah, satu hotel, serta satu fasilitas umum berupa gedung KONI di Kota Manado mengalami kerusakan.
Di Kabupaten Minahasa, dua rumah sakit dilaporkan rusak berat, lebih dari 10 rumah terdampak, satu kantor pemerintah rusak, dan satu fasilitas umum terdampak. Sementara di Kota Ternate, satu gedung gereja dan dua unit rumah mengalami kerusakan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
