BKKBN Tekankan Pentingnya Penataan Kota Inklusif Hadapi Lonjakan Urbanisasi

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan pentingnya penataan kota yang lebih inklusif untuk mengantisipasi lonjakan urbanisasi dari desa ke kota, terutama setelah arus mudik Lebaran.

Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas kunjungan Prabowo Subianto ke kawasan bantaran rel kereta di Senen, Jakarta, yang dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.

"Dalam konteks ini, kehadiran Presiden tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial tersebut, tetapi juga menegaskan urgensi penanganan urbanisasi, penataan kota yang lebih inklusif, penyediaan perumahan terjangkau, serta pemerataan pembangunan agar tekanan urbanisasi tidak terus melahirkan kawasan kumuh di ruang-ruang yang tidak semestinya dihuni," katanya di Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan bahwa permukiman padat di bantaran rel kereta menjadi gambaran nyata dampak urbanisasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan hunian layak. Kondisi ini mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di kawasan berisiko tinggi demi mendekati pusat ekonomi.

Baca Juga: Menko AHY Usulkan 3 Langkah Nyata Atasi Urbanisasi dan Krisis Iklim di Forum BRICS

"Akibatnya, banyak masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa membangun tempat tinggal di lahan-lahan marginal yang berisiko tinggi, seperti bantaran rel kereta, demi mendekati pusat ekonomi dan peluang kerja," ujar dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa setiap tahun Jakarta mengalami penambahan sekitar 16 ribu penduduk akibat urbanisasi. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, serta fasilitas publik lainnya.

"Jika tidak dihitung secara presisi, akan muncul risiko kepadatan, kemacetan, hingga penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat, bahkan potensi peningkatan kriminalitas," ujar dia.

Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa pengelolaan urbanisasi yang terencana dengan baik dapat mendukung kebijakan pembangunan yang terintegrasi, terutama dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN telah menyusun rencana aksi melalui rapat koordinasi bersama 15 kementerian dan lembaga guna mengantisipasi peningkatan urbanisasi setiap tahun, khususnya setelah periode Lebaran.

Baca Juga: AHY Soroti Urbanisasi dan Ancaman Kesehatan Mental di Kota Besar Jakarta

"Urgensi rapat ini adalah karena persoalan urbanisasi tidak hanya terjadi saat momen Lebaran dan arus balik, tetapi juga berdampak pada tata wilayah jika tidak diantisipasi dengan baik. Tanpa perencanaan yang matang, dampaknya bisa luas," ucap Budi.

(Sumber: Antara)