Kemenpar Siapkan Strategi Jaga Target Pariwisata 2026 di Tengah Tekanan Global

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kinerja sektor pariwisata nasional tetap solid di tengah tekanan dinamika global. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh P. Daulay.

Dalam paparannya, Widiyanti menjelaskan bahwa program prioritas Kementerian Pariwisata tahun 2026 difokuskan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, serta berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan keselamatan berwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, serta pemetaan kawasan rawan bencana. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan, sertifikasi, dan penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Program unggulan seperti Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, serta digitalisasi melalui program Tourism 5.0 yang telah dimulai sejak 2025, juga akan terus diperkuat.

Baca Juga: Danantara Umumkan Investasi di Labuan Bajo untuk Dongkrak Pariwisata dan Perekonomian Lokal

Di tengah upaya tersebut, sektor pariwisata global tengah menghadapi dampak konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 mengganggu penerbangan dari sejumlah hub internasional seperti Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat.

Gangguan ini menyebabkan pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan, serta berpotensi mengurangi sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan potensi kehilangan devisa mencapai Rp2,04 triliun.

“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Widiyanti.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (Istimewa)

Tekanan juga datang dari lonjakan harga energi global. Harga minyak mentah dunia tercatat naik lebih dari 52 persen, dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi di atas 102 dolar AS per barel dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini berdampak pada kenaikan biaya transportasi, termasuk penerapan fuel surcharge oleh maskapai internasional.

Strategi Mitigasi Kemenpar Untuk menjaga target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026, Kementerian Pariwisata menyiapkan sejumlah strategi mitigasi. Di antaranya adalah melakukan pivot pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan dan memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi dalam negeri.

“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelasnya.

Widiyanti juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemberian insentif penerbangan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Baca Juga: Kemenpar dan BPS Perkuat Data TSA untuk Ukur Kinerja Pariwisata

Dalam kesempatan tersebut, Saleh P. Daulay mengapresiasi langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah. Namun, Komisi VII juga menekankan pentingnya penguatan konektivitas serta peningkatan pergerakan wisatawan nusantara di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu, Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, meminta Kementerian Pariwisata mempelajari pola pergeseran (shifting) wisatawan akibat perubahan strategi pasar.

Ia menilai terdapat perbedaan karakter antara wisatawan long haul (Eropa dan Amerika), medium haul (Asia Timur dan Asia Selatan), serta short haul (ASEAN).

Putra juga mendorong pemerintah segera menerapkan kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan asal Tiongkok dan Australia.

“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Australia,” tegasnya.