Bendera Korea Selatan (ANTARA/pixabay.com) (Antara)
Ntvnews.id, Seoul - Administrasi kepresidenan Korea Selatan berencana membentuk badan khusus guna merespons secara cepat dampak ekonomi yang timbul akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Langkah ini diumumkan oleh Sekretaris Senior Kepresidenan untuk Urusan Politik, Hong Ik-pyo, pada Rabu.
"Di bawah yurisdiksi 'Rapat Tinjauan Situasi Ekonomi Darurat' yang dipimpin presiden, akan dibentuk 'Pusat Situasi Ekonomi Darurat' yang dipimpin kepala staf kepresidenan," kata Hong.
Ia menjelaskan bahwa struktur baru tersebut akan bertugas memantau kondisi ekonomi baik di dalam negeri maupun global secara cepat. Selain itu, badan ini juga akan berkoordinasi dengan gugus tugas ekonomi darurat lintas lembaga yang dipimpin oleh perdana menteri, di mana kementerian dan instansi terkait akan menangani berbagai risiko ekonomi.
Baca Juga: Korea Selatan Pertimbangkan Permintaan Trump Kirim Kapal ke Selat Hormuz
Badan tersebut nantinya akan membawahi lima kelompok kerja utama, yakni bidang makroekonomi dan harga, pasokan energi, stabilitas keuangan, kesejahteraan masyarakat, serta pemantauan situasi luar negeri. Setiap kelompok kerja akan dipimpin oleh sekretaris senior presiden.
"Administrasi kepresidenan dan pemerintah melakukan segala upaya untuk meminimalisir kerugian terhadap warga," katanya.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak 28 Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran.
Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan korban sipil, yang kemudian dibalas Iran dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan.
Baca Juga: Kim Jong-un Tegaskan Korea Utara Perkuat Nuklir dan Cap Korea Selatan sebagai Musuh Utama
Eskalasi konflik tersebut juga berdampak pada terganggunya jalur strategis energi global, termasuk blokade de facto di Selat Hormuz. Kondisi ini memicu gangguan ekspor serta produksi minyak dari negara-negara Teluk Persia dan menyebabkan lonjakan harga energi di pasar global.
Pemerintah Korea Selatan berencana memberikan pembaruan informasi secara berkala kepada publik, dengan pengarahan dijadwalkan setidaknya sekali dalam sepekan atau lebih sering jika diperlukan.
Presiden Lee Jae-myung juga telah menginstruksikan jajarannya untuk segera mengaktifkan sistem tanggap darurat dan menyiapkan langkah strategis guna melindungi stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian pasar energi global.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
