Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan terungkapnya informasi terkait surat telegram (STR) Panglima TNI yang memerintahkan peningkatan status kesiapsiagaan menjadi siaga tingkat 1.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI Purn Tubagus Hasanuddin, surat telegram yang berisi instruksi kesiapsiagaan militer itu seharusnya bersifat internal dan rahasia, sehingga tidak semestinya diketahui publik secara umum.
"Telegram itu baik-baik saja, enggak ada masalah. Karena yang namanya siaga itu sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesiapan prajurit, baik personel maupun materiil, apakah untuk latihan maupun kesiapan melaksanakan operasi," ujar Hasanuddin, Senin, 9 Maret 2026.
"Yang saya pertanyakan dan agak aneh, namanya siaga itu syaratnya dua, enggak bisa satu. Satu urusan intern, internal. Yang kedua sifatnya rahasia, rahasia militer," sambung politisi PDIP ini.
Hasanuddin juga mempertanyakan alasan utama informasi di dalam STR itu dibuka kepada publik, mengingat terdapat dua syarat dalam sebuah instruksi siaga di lingkungan militer, yakni bersifat internal dan rahasia.
Baca Juga: Panglima TNI Perintahkan Siaga 1, Respons Dampak Konflik Global untuk Indonesia
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Hadiri Doa Bersama Lintas Agama Sambut Tahun 2026. (Istimewa)
Mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri ini khawatir informasi tersebut justru berpotensi menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Apalagi, di tengah situasi konflik yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah.
"Satu, sifatnya internal, kenapa kok rakyat diberitahu? Jadi terbuka. Jadi orang bertanya-tanya, ‘Oh ini mau ada apa ini?’ karena situasi di Timur Tengah ini, rakyat menjadi gelisah, rakyat menjadi resah," tuturnya.
Di samping soal keterbukaan informasi, Hasanuddin juga menyoroti kesesuaian antara latar belakang penerbitan telegram dengan implementasi penempatan pasukan di lapangan.
Ia berpandangan, ada ketidaksesuaian antara alasan penerbitan status siaga yang berkaitan dengan konflik di Timur Tengah dengan bentuk penugasan pasukan yang dilakukan.
"Di atas itu kan disebutkan dalam rangka menyikapi perkembangan situasi keamanan karena adanya perang antara Iran melawan Amerika garis miring Israel di Timur Tengah, maka situasi dinyatakan siaga satu," jelas Hasanuddin.
Baca Juga: Kasad Maruli Simanjuntak Bantah Surat Telegram Panglima TNI soal Status Siaga 1
"Kalau kita lihat, perang itu kan menggunakan peluru kendali, drone, pesawat udara. Tapi kalau yang ditempatkan misalnya pasukan satuan-satuan biasa untuk patroli di gang-gang di darat kan irrelevant," lanjutnya.
Sebelumnya, beredar informasi status siaga 1 dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang memerintahkan seluruh jajaran TNI meningkatkan kesiapsiagaan menjadi siaga tingkat 1 untuk mengantisipasi perkembangan situasi global yang semakin dinamis, terutama eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Status siaga tingkat 1 ini berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
