Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud (Instagram @h.rudymasud)
Ntvnews.id, Jakarta - Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik. Gubernur Rudy Mas'ud akhirnya memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pengadaan tersebut, yang menurutnya dilakukan sesuai aturan serta berkaitan dengan upaya menjaga marwah daerah.
Isu ini pertama kali mengemuka setelah Sekretaris Daerah Sri Wahyuni memaparkan bahwa rencana pengadaan mobil dinas sudah melalui pertimbangan kebutuhan kedinasan. Seperti dikutip Antara pada Selasa (24/2/2025), ia menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan efektivitas kerja pimpinan daerah.
Menurut Sri, karakteristik geografis Kalimantan Timur yang memiliki banyak wilayah ekstrem membuat kendaraan operasional harus mampu menjangkau area yang sulit dilalui. Ia mencontohkan kunjungan gubernur ke Bongan, di mana medan berat menjadi tantangan dalam upaya memastikan langsung laporan warga.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.
Baca Juga: DPR Minta Tiket Mudik Gratis Dibagi Adil ke Wilayah Indonesia Timur
Sri menambahkan bahwa anggaran Rp 8,5 miliar itu dialokasikan untuk pembelian kendaraan jenis SUV hybrid dengan kapasitas mesin 3.000 cc, tanpa merinci waktu pembelian, merek, ataupun jumlah unit.
"Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," jelasnya.
Dalam pernyataan terpisah, Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa hingga saat ini ia masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan kedinasan. Ia menyebut belum ada kendaraan resmi yang disediakan Pemprov.
"Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy dalam keterangannya.
Ia juga mengaitkan pengadaan mobil dinas dengan posisi strategis Kaltim sebagai wilayah tempat berdirinya Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, kendaraan yang layak diperlukan untuk menjaga citra daerah di hadapan tamu nasional maupun internasional.
Baca Juga: Trump Klaim Tumbangkan Gembong Kartel Meksiko
"Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," tegas Rudy.
Ia menjelaskan bahwa spesifikasi kendaraan yang diajukan masih berada dalam koridor aturan kementerian.
"Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas jabatan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan APBD 2026. Kendaraan yang direncanakan adalah jenis jip 4x4 A/T (non premium color) bermesin 3.346 cc berbahan bakar solar.
Pengadaan tersebut dijadwalkan menggunakan metode e-purchasing pada Mei 2026 dengan jumlah satu unit. Nilai pagu yang tercantum sebesar Rp 2.952.380.480.
"Sumber dana APBD 2026 Provinsi Kalimantan Timur. Pagu Rp 2.952.380.480 (Rp 2,9 miliar)," demikian tercantum dalam situs tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
