Lalu Hadrian Irfani. (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ini buntut viralnya alumni LPDP yang bangga anaknya jadi warga negara asing (WNA).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyayangkan pernyataan tersebut, karena penerima beasiswa LPDP seharusnya menjadi duta bangsa di negara tujuan studi.
"Kami tentu sangat menyayangkan pernyataan tersebut yang seharusnya penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan," ujar Lalu, dikutip Rabu, 25 Februari 2026.
Awardee LPDP, kata dia memiliki tanggung jawab moral untuk memperkenalkan Indonesia. "Termasuk adat, budaya, etika, dan sopan santun sebagai kekayaan bangsa," tuturnya.
Baca Juga: Rupiah Dibuka Lesu di Rp16.848 per Dolar AS Pada Rabu Pagi
Ia pun meminta LPDP melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, kontrak perjanjian, sampai penanaman nilai integritas dan kebangsaan kepada seluruh peserta beasiswa itu.
DPR juga menyarankan agar mekanisme rekrutmen disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri. Lalu menekankan bahwa mahasiswa yang dikirim melalui LPDP harus memiliki komitmen kuat untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.
Lalu mengaku satu pandangan dengan pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, yang menyebut penerima LPDP memiliki 'utang budi' kepada negara.
DPR turut mendorong evaluasi total terhadap sistem yang ada, termasuk memperluas akses bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kalangan pondok pesantren.
"DPR berharap LPDP tidak terkesan hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemerataan pendidikan nasional," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
