Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti memberikan keterangan kepada awak media di Aceh Tamiang, Senin. ANTARA/M.Ifdhal (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi X DPR RI bakal memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ini buntut siswa SD di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang bunuh diri gara-gara tak mampu membeli buku dan alat tulis.
DPR bakal meminta penjelasan serta langkah konkret pemerintah dalam mengevaluasi kasus tersebut agar tidak terulang.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Mendikdasmen sebagai penanggung jawab tertinggi sektor pendidikan RI harus segera mengambil tindakan atas kasus itu.
"Ya tentu, Mendikdasmen selaku penanggung jawab tertinggi yang diberikan oleh Presiden harus segera mengambil langkah nyata, langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini," ujar Lalu, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurutnya, Komisi X menjadwalkan pemanggilan terhadap Mendikdasmen pekan depan. "Sebelum masa reses, sebelum itu kita jadwalkan, minggu depan insya Allah," ucapnya.
Lalu menegaskan, pendidikan wajib tak boleh terhenti hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Baca Juga: Kasus Siswa SD di NTT, Menteri PPPA Dorong Penguatan Perlindungan Anak Daerah
"Anak-anak dalam hal ini, siswa siswi tidak boleh terbebani hanya karena keuangan atau kemampuan ekonomi orang tua mereka terbatas. Pendidikan wajib tidak boleh berhenti hanya gara-gara faktor ekonomi," jelas Lalu.
Lebih lanjut, kata Lalu, Komisi X DPR juga akan mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah.
"Dana BOS ini merupakan hak semua sekolah. Nah oleh sebab itu, kejadian yang menimpa siswa kita yang ada di NTT ini tamparan keras," kata Lalu.
"Ini salahnya di mana? Apakah sekolah tidak menyalurkan, apakah sekolah tersebut belum menerima dana BOS, atau kondisinya seperti apa, inilah yang harus kita evaluasi bersama," imbuhnya.
Ia turut mendorong sekolah untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan mental siswa. Menurutnya, siswa perlu mendapatkan pendampingan terkait kesehatan mental, termasuk oleh psikolog atau tenaga profesional.
"Sekolah hari ini wajib mengetahui kondisi psikis dari masing-masing siswa siswi," tandas politikus PKB.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
