Prabowo Bolehkan BNPB Pinjam Duit ke Spanyol, Ini Alasannya...

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminjam uang ke pemerintah Spanyol. Ini diungkapkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI. 

Menurut Suharyanto, pinjaman itu difokuskan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Seperti banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem.

"Untuk 2026, kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol, dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem," ujar Suharyanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Suharyanto membeberkan, keterbatasan anggaran selama ini menjadi tantangan utama BNPB dalam menjalankan fungsi pencegahan bencana secara optimal. Anggaran tahunan yang diterima dirasa belum sebanding dengan kompleksitas risiko bencana di Indonesia.

Walau begitu, Suharyanto menegaskan bahwa BNPB tetap menjalankan tugas-tugasnya tanpa mengeluh, termasuk dalam penyampaian peringatan dini kepada masyarakat.

Tapi, keterbatasan dana membuat informasi lanjutan, seperti rekomendasi evakuasi, belum selalu dapat diberikan secara menyeluruh.

"Contoh misalnya ini curah hujan di Kabupaten Bekasi curah hujannya di atas 200 mm, hanya itu saja," jelas Suharyanto.

Ia pun mengungkapkan bahwa anggaran pencegahan bencana yang dikelola BNPB setiap tahun relatif kecil senilai Rp 17 miliar hingga Rp 19 miliar.

"Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan," papar Suharyanto.

Di samping pinjaman luar negeri, BNPB juga memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP). Dana ini digunakan saat bencana terjadi maupun ketika status bencana telah ditetapkan dalam kondisi siaga darurat atau tanggap darurat.

Suharyanto menjelaskan, DSP tidak hanya dipakai untuk penanganan darurat, tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun langkah-langkah pencegahan.

"Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan," papar Suharyanto.

BNPB turut menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyusun sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami. BNPB telah memperoleh pinjaman luar negeri senilai Rp 949.168.712.486. Dana itu dipakai untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi serta 30 kabupaten dan kota.

"Kemudian di sepanjang pantai yang sering kali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor apabila tinggi muka air naik itu mengirimkan peringatan dini kepada pusat pengendalian operasi yang ada di BPBD-BPBD, dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu," tandas Suharyanto.