Legislator DPRD Jakarta Kritik Kebijakan Penanganan Banjir Gubernur Pramono

Ntvnews.id, Jakarta - Legislator DPRD DK Jakarta, Lukmanul Hakim, kecewa dengan kebijakan penanganan banjir yang dilakukan Gubernur Pramono Anung. Orang nomor satu di Jakarta itu dinilai ketinggalan langkah dalam menangani masalah banjir yang seharusnya menjadi prioritas.

"Banjir dan macet seharusnya mendapat perhatian khusus karena sudah menjadi problem latent di Jakarta. Tapi sepertinya penanganannya tidak dimitigasi dengan cermat sehingga banjir merajalela di Jakarta seperti yang kita alami sekarang,' kata anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, Sabtu (24/1/2026).

Wakil rakyat yang bertugas di Komisi C ini mengaku kecewa dengan kebijakan Gubernur DK Jakarta Pramono Anung yang dinilainya kurang cermat dalam mengantisipasi banjir. Pramono dianggap menyikapi banjir sebagai hal yang biasa. "Kita apresiasi langkah temporernya seperti menerapkan work from home, school from home dan operasi modifikasi cuaca. Tapi itu kan kuratif. Mohon preventif nya diutamakan lah," sosok yang akrab disapa Bang Lukman ini menegaskan.

Legislator DPRD DK Jakarta, Lukmanul Hakim (dok)

Gubernur DK Jakarta, Pramono Anung, kepada media menyatakan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta akan terus dilanjutkan hingga 27 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem. Operasi modifikasi cuaca yang awalnya akan diakhiri 23 Januari 2026 diputuskan untuk diperpanjang melihat tingginya potensi hujan lebat yang dapat memicu banjir di Jakarta. "Walaupun persoalan yang menyangkut modifikasi cuaca ini ada kritik dari banyak orang. Menurut saya enggak apa-apa,” ucap Pramono saat berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (23/1/2026).

Lukman mengingatkan, tata ruang di Jakarta yang kacau menjadi biang kerok banjir dan kemacetan lalu lintas. Karenanya, siapa pun yang memimpin Jakarta masih harus memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan lalu lintas.

Terkait banjir, penanganan yang diharapkan adalah tindakan preventif, pencegahan. Karena kalau sudah terjadi banjir menjadi bencana. Lukman memmbuka catatan bahwa anggaran daerah (APBD) DK Jakarta untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sekitar Rp3,9 triliun hingga Rp6,072 triliun pada tahun 2025-2026, yang difokuskan untuk penanganan banjir melalui normalisasi sungai, pembangunan waduk, serta pemeliharaan pompa dan saluran. Anggaran ini bagian dari APBD DKI, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur pengendali banjir, termasuk perbaikan sarana prasarana

Karenanya kekesalan Lukman makin membuncah melihat fenonena banjir di Januari 2025 yang mendera masyarakat di Jakarta. Membaca pemberitaan dan kunjungannya ke lapangan memastikan bahwa banjir kali ini sudah sangat serius.

"Sayangnya saya justru menangkap kesan Pemprov kalah dan meminta warga Jakarta dan warga yang biasa beraktivitas di Jakarta untuk WFH saja supaya tidak ribet terjebak banjir, " ujar Lukman dengan nada geram.

Untuk itu, dia meminta Gubernur selaku orang pertama di Jakarta melakukan tindakan konkret dengan memastikan semua saluran air dan pompa berfungsi sebagai mana semestinya.

"Kalau begitu ceritanya apa gunanya gubernur & wakil gubernur kita pilih. Toh kalau banjir kita harus selamatkan diri masing-masing. Jangan lupa, kerugian materil dan waktu yang warga Jakarta terima akibat banjir tidak sedikit. Ini yang harus dipikirkan. Apa Pak Gubernur mau menunggunya juga," tukasnya.