Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026. Program nasional tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Airlangga menegaskan, pembiayaan program MBG sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan dukungan anggaran negara, ia menilai program tersebut memiliki jaminan keberlanjutan, aman secara fiskal, dan terukur dalam memastikan layanan gizi bagi seluruh penerima manfaat.
“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Anggaran tersebut diproyeksikan untuk menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat Program MBG di seluruh Indonesia pada 2026.
Menurut Airlangga, MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian. Hal itu didukung oleh mekanisme operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibayarkan di awal, sehingga memperkuat arus kas pelaksana, mendorong investasi lokal, serta menghidupkan usaha kecil dan ekonomi daerah.
Baca Juga: Menko Airlangga: Indonesia Capai Swasembada Solar Usai Peresmian RDMP Balikpapan
Ia menilai model bisnis SPPG cukup menarik karena pembayaran dilakukan sebelum proses produksi berjalan. Skema tersebut memberikan kepastian arus kas, mempercepat perputaran modal, dan mendorong replikasi pembangunan unit dapur baru di berbagai daerah.
“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujarnya.
Airlangga mencontohkan, di wilayah seperti Lamongan terdapat keterlibatan aktif masyarakat yang bergotong royong membangun usaha SPPG. Kondisi ini, menurut dia, mencerminkan efek pengganda ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan Program MBG.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp335 triliun, setiap kuartal diperkirakan hampir Rp80 triliun akan mengalir langsung ke tingkat akar rumput. Nilai tersebut jauh melampaui stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang tercatat mendekati Rp37 triliun secara nasional.
Baca Juga: Airlangga Sebut Pemerintah Siapkan Rp300 Triliun untuk KUR pada 2026
“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Ia menilai penyaluran dana sekitar Rp80 triliun per kuartal secara langsung ke masyarakat akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan konsumsi, produksi, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Selain itu, Program MBG juga diproyeksikan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja. Perhitungan tersebut sejalan dengan asumsi bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi berpotensi menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru.
Airlangga memperkirakan kontribusi MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen. Dengan asumsi realisasi setengah dari potensi tersebut, program ini tetap berpeluang memberikan tambahan sekitar tiga persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama periode pelaksanaan 2026.
“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” kata Airlangga.
(Sumber: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie (kiri) dalam jumpa pers di sela Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026. ANTARA/Harianto (Antara)