DPR Minta Pemerintah Gercep Bebaskan 4 WNI di Gabon

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 14 Jan 2026, 08:32
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono berbicara kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 September 2025. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono berbicara kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 September 2025. (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mempercepat pembebasan empat warga negara Indonesia (WNI) yang diculik kelompok bersenjata di lepas pantai Gabon, Afrika Tengah. Para WNI diketahui diculik saat sedang melaut di Teluk Guinea, Sabtu, 10 Januari 2026 malam.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendesak pemerintah mengedepankan diplomasi aktif tetapi tegas. Menurutnya, keselamatan awak kapal harus menjadi prioritas tertinggi dalam operasi penyelamatan ini.

"Negara tidak boleh absen. Diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri menjadi kunci komunikasi dengan aparat keamanan setempat," ujar Dave, Rabu, 14 Januari 2026.

Dave turut menyoroti pentingnya penguatan keamanan maritim jangka panjang. Menurut dia, pendataan ketat dan pelatihan keselamatan bagi pelaut yang bekerja di sektor perikanan internasional tidak bisa lagi ditunda. Selain itu, kerja sama keamanan dengan negara-negara di kawasan Afrika Barat perlu ditingkatkan guna meminimalkan risiko serupa di masa depan.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl mengonfirmasi, pemerintah tengah melakukan langkah-langkah darurat. Melalui KBRI Yaounde di Kamerun, komunikasi intensif dijalin dengan konsul kehormatan RI di Libreville dan otoritas keamanan Gabon guna memastikan keselamatan para sandera.

Adapun peristiwa ini bermula saat tiga pria bersenjata menaiki kapal penangkap ikan berbendera Gabon. Dalam penyergapan tersebut, sembilan awak kapal dibawa lari, termasuk empat warga negara Indonesia (WNI) dan lima warga Tiongkok. Wilayah perairan ini memang dikenal rawan pembajakan dalam beberapa tahun terakhir.

Sampai saat ini, proses pencarian masih berlangsung di bawah kendali otoritas setempat dengan dukungan informasi dari perwakilan RI. Pemerintah meminta publik bersabar menunggu perkembangan resmi demi menjaga kerahasiaan proses negosiasi serta keamanan para korban di lapangan.

x|close