Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketegangan di Timur Tengah kembali memantik reaksi keras dari dalam negeri. Buntut serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (Dewan Perdamaian).
Desakan tersebut disampaikan MUI sebagai bentuk protes atas eskalasi konflik yang dinilai semakin jauh dari perdamaian global. MUI menilai, keberadaan Indonesia di dalam dewan tersebut sudah tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan politik luar negeri bebas-aktif yang selama ini dijunjung tinggi.
Baca Juga: MUI Sampaikan Duka Atas Gugurnya Ali Khamenei
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace perlu ditinjau ulang secara total. Menurutnya, lembaga yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, memiliki cacat mendasar.
Salah satu sorotan utama adalah posisi Israel yang ditempatkan sebagai anggota setara, tanpa adanya tuntutan pertanggungjawaban atas berbagai tindakan militernya di kawasan, termasuk terhadap Palestina.
“Persoalan ini bukan sekadar konflik biasa, melainkan bentuk penjajahan dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Kehadiran Israel di sana, sementara Palestina tidak dilibatkan, menunjukkan lembaga ini tidak berpihak pada keadilan,” tegas Sudarnoto dalam keterangan resminya, Minggu, 1 Maret 2026.
Jutaan warga Iran tumpah ruah ke jalan-jalan di berbagai kota. (tangkapan layar Instagram)
Situasi kian memanas setelah gelombang serangan terbaru dari AS dan Israel menghantam wilayah Iran. Bagi MUI, peristiwa ini menjadi bukti bahwa narasi “perdamaian” yang diusung Board of Peace justru kontradiktif dengan realitas di lapangan.
MUI menilai, sangat ironis apabila Indonesia tetap berada dalam sebuah dewan yang anggotanya aktif melakukan serangan militer. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mencederai citra diplomasi Indonesia, terutama di mata negara-negara Muslim.
Tak hanya soal prinsip, MUI juga menyoroti aspek anggaran. Iuran keanggotaan yang dibayarkan Indonesia dinilai tidak memberikan dampak nyata terhadap upaya kemerdekaan Palestina maupun penghentian agresi di kawasan.
”Kami meminta Presiden dan jajaran pemerintah untuk mendengar aspirasi ini. Indonesia harus keluar," lanjut Sudarnoto.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dengan MUI terkait polemik ini. Pemerintah berargumen bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk mencari solusi atas krisis di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
