Chicha Koeswoyo (Dok: Fraksi PDIP)
Ntvnews.id, Jakarta - Program pemutihan atau penebusan ijazah yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepanjang 2025, dinilai memiliki dampak strategis dalam memutus rantai kemiskinan masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Chicha Koeswoyo mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang bekerja sama dengan instansi lain dalam merealisasikan program pemutihan ijazah hingga 6.050 ijazah.
Mereka merupakan pelajar dari sekolah swasta dan madrasah di Ibu Kota, yang tidak bisa memiliki ijazah karena menunggak iuran bulanan.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur DKI yang telah bekerja sama dengan Baznas untuk melakukan pemutihan ijazah sepanjang tahun 2025, yang jumlahnya mencapai 6.050 ijazah siswa, baik dari sekolah swasta maupun madrasah di Jakarta,” kata Chicha, Rabu, 31 Desember 2025.
Menurut Chicha, keberadaan ijazah memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Karena itu, penebusan ijazah dipandang sebagai langkah konkret positif jangka panjang bagi masyarakat Jakarta.
“Penebusan ijazah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan masyarakat yang terstruktur, karena dengan ijazah masyarakat berpotensi lebih tinggi memiliki pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak,” ujar Chicha
Menanggapi capaian 6.050 ijazah, Bendahara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini menilai angka tersebut cukup signifikan. Dia berharap masyarakat yang telah menerima manfaat program dapat memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Saya pikir ini angka yang cukup signifikan. Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya hingga peningkatan taraf hidup masyarakat di Jakarta dapat dioptimalkan,” tuturnya.
Chicha menambahkan, ke depan DPRD DKI Jakarta akan mendorong agar jumlah penerima program pemutihan ijazah dapat ditingkatkan pada 2026, khususnya bagi siswa sekolah swasta dan madrasah.
“Tahun 2026 kita akan dorong agar jumlah penerima pemutihan ijazah sekolah swasta dan madrasah dapat ditingkatkan. Apalagi 100 sekolah swasta gratis juga akan segera direalisasikan,” tutup Chicha.
Pramono Serahkan Pemutihan Ijazah Tahap 5 pada 2.753 siswa (NTVNews.id/Adiansyah)
Diketahui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyerahkan bantuan Pemutihan Ijazah Tahap V Tahun 2025 kepada 2.753 peserta didik di halaman Balai Kota Jakarta, pada Selasa, 30 Desember 2025.
Total bantuan mencapai Rp2,8 miliar, dan tahap ini menjadi penutup program pemutihan ijazah yang dilaksanakan sepanjang 2025.
“Bagi saya pribadi, setiap pelaksanaan program pemutihan ijazah selalu menghadirkan momen yang sangat mengharukan. Bahkan, pada kesempatan ini terdapat penerima yang ijazahnya tertahan hingga 17 tahun. Saat ini orang tersebut telah berusia sekitar 50 tahun dan ijazahnya masih menggunakan istilah SMU. Ini menjadi potret nyata kondisi pendidikan kita,” kata Pramono.
Menurutnya, ijazah yang tertahan kerap terjadi di sekolah swasta, mengingat biaya pendidikan di sekolah negeri di Jakarta telah digratiskan.
Dari 2.753 peserta didik penerima bantuan, sebanyak 1.265 orang merupakan siswa madrasah dan 1.488 siswa berasal dari sekolah swasta. Perluasan sasaran ini dilakukan agar program lebih merata dan menjangkau seluruh jenjang pendidikan.
“Pada tahap kali ini, lebih dari seribu penerima berasal dari madrasah. Artinya, program ini menyasar seluruh jenjang dan jenis sekolah, baik negeri, swasta, maupun madrasah. Program ini juga akan terus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta,” jelasnya.
Program Pemutihan Ijazah merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah dalam membantu peserta didik yang terkendala biaya administrasi ijazah. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh warga.
Sepanjang 2025, program pemutihan ijazah telah menuntaskan total 6.050 ijazah dengan alokasi anggaran sekitar Rp14,9 miliar melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak.
Melihat besarnya kebutuhan dan dampak sosialnya, Pemprov DKI menargetkan jumlah penerima pada tahun depan berada pada kisaran yang sama.
“Kami berharap jumlah penerima dapat berada pada kisaran yang sama seperti tahun ini. Jika bisa mencapai sekitar 6.000 penerima, menurut saya itu sudah cukup baik. Pada tahap awal program, jumlah penerima memang masih sedikit karena belum banyak masyarakat yang berani terbuka menyampaikan bahwa ijazahnya tertahan. Kini, setelah program semakin dikenal, masyarakat mulai secara sukarela melaporkan kondisinya,” tegas Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
