Konferensi pers Kortas Tipidkor Polri. (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pendanaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai USD 43 juta atau sekitar Rp 728 miliar.
"Berdasarkan penghitungan kerugian negara yang kita terima tanggal 10 November 2025, kerugian keuangan negara sebesar USD 43.617.739," kata Direktur Tindak Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.
Kasus ini terkait pendanaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF). Penyidikan berlangsung pada 22 Januari 2025. Total ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, yakni FA, NH, DSD, IS, AS, serta DN.
"Penyidik telah menetapkan enam tersangka. Untuk LP A2, kita telah menetapkan lima tersangka FA selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI tahun 2011–2018. Tersangka NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI tahun 2012-2018," papar dia.
"Tersangka DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan. Tersangka IS selaku Direktur Pelaksana 3 LPEI tahun 2013–2016. Tersangka AS selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI. Dan untuk LP A nomor 3, tersangka satu inisial DN selaku Direktu Utama PT MIF tahun 2014–2022," sambung Totok.
Ia mengatakan, LPEI memberikan pembiayaan kepada PT DST senilai Rp 45 miliar dan USD 4.125.000 pada 2012–2014. Dalam proses pembiayaan, diduga terjadi penyimpangan.
"Pada akhirnya berakibat pada kredit macet senilai USD 9 juta. Dalam rangka menyiasati kredit macet, pihak LPEI diduga melakukan upaya plafonering pembiayaan untuk window dressing di akhir tahun 2014 melalui skema novasi dari PT DST ke PT MIF," tuturnya.
Berdasarkan skema tersebut, LPEI sudah memberikan pembiayaan kepada PT MIF senilai USD 47.500.000 melalui tiga kredit modal kerja ekspor selama tiga tahap. Polisi menduga terjadi dua penyimpangan.
"Penyimpangan pada proses analisis permohonan sampai dengan perjanjian PT MIF kepada sembilan user ini fiktif. Penyimpangan pada proses pencairan dan monitoring kolektibilitas pembiayaan PT MIF ini juga tidak dilakukan. Ujungnya terjadi macet kol 5 senilai USD 43.617.739,13," jelas dia.
Adapun FA, NH, dan DSD diduga tidak melakukan verifikasi kebenaran dokumen perjanjian dengan sembilan end user atau bouwheer yang dijadikan agunan fiktif. Mereka juga bekerja sama menyetujui pencairan pembiayaan PT MIF untuk novasi hutang PT DST senilai USD 9 juta tanpa setoran awal.
"Tersangka IS meminta DSD dan NH mencari debitur baru (MIF) guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah PT DST. Serta meminta DN melakukan pelunasan kewajiban debitur bermasalah atas nama PT DST dan PT SGC," kata dia.
Sementara AS, diduga menyetujui pemberian fasilitas baru kepada PT MIF dengan skema novasi yang tidak sesuai dengan peraturan prosedur novasi. Tersangka DN melampirkan perjanjian fiktif dengan sembilan end user untuk pengajuan kredit. Serta menyalahgunakan dana senilai USD 43,6 juta tersebut untuk kepentingan perusahaannya sendiri di luar tujuan fasilitas kredit.
"Penyidik telah melakukan blokir dan sita terhadap 27 objek dengan total luas tanah 91.508 meter persegi dan total luas bangunan 14.648 meter persegi yang saat ini sedang dalam proses appraisal," kata dia.
Para tersangka dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
