Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kontraksi ekonomi Papua Tengah yang mencapai minus 8 persen disebabkan terhambatnya aktivitas ekspor Freeport akibat gangguan produksi dan distribusi.
Hal tersebut ia laporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai laporan rutin inflasi di sejumlah daerah yang berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 November 2025.
"Ada yang minus, yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, tanya beliau kenapa penyebabnya? Di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan," ujarnya seusai bertemu Presiden.
Tito menjelaskan bahwa beberapa faktor menghambat produksi dan distribusi Freeport, termasuk insiden kebakaran di fasilitas PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, pada Senin, 24 Oktober 2025. Kebakaran tersebut terjadi di unit pabrik asam sulfat (sulfuric acid plant) dan fasilitas pemisahan gas bersih (gas cleaning plant).
Baca Juga: Momen Kepala BRIN Laporkan Langkah-langkah Strategis Jangka Pendek ke Prabowo
Selain itu, ia menambahkan bahwa rangkaian peristiwa longsor juga berdampak pada kelancaran rantai operasional Freeport. Salah satu longsor terjadi pada 8 September 2025 di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Insiden tersebut menyebabkan tujuh pekerja terperangkap, dan setelah 27 hari pencarian, seluruh korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Akibat kondisi tersebut, arus ekspor terhenti dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama di wilayah Timika dan sekitarnya.
Meski demikian, Tito menyebut bahwa terdapat sejumlah daerah lain yang menunjukkan kinerja ekonomi positif sehingga membantu menyeimbangkan kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam evaluasi rutin ekonomi daerah, yang dilakukan mingguan untuk inflasi dan bulanan untuk pertumbuhan ekonomi, Maluku Utara muncul sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional.
Tito menekankan pentingnya pemantauan berkala agar pemerintah dapat segera menangani berbagai hambatan yang mempengaruhi dinamika ekonomi di daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Sekretariat Presiden)