Da’i Bachtiar: Reformasi Polri Perlu Dipercepat di Aspek Kultural

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi (Purn) Tan Sri Da’i Bachtiar menilai bahwa reformasi di tubuh Polri harus terus diperkuat, terutama pada aspek kultural yang menjadi jati diri institusi kepolisian.

Dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Rabu, Da’i Bachtiar menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam reformasi Polri, yakni instrumental, struktural, dan kultural. Ia menyebut dua aspek pertama sudah berjalan cukup baik.

"Kalau instrumental, peraturan perundangan saya kira sudah cukup. Struktural juga sudah dibentuk. Kepolisian nasional, dari mulai pusat sampai kepada terendah, polsek dan juga ada Bhabinkamtibmas di desa-desa," ujarnya.

Namun, ia menilai pembenahan masih dibutuhkan dalam aspek kultural yang berkaitan dengan nilai dan perilaku anggota Polri. "Pada kultural itulah yang kita masih perlu perbaikan-perbaikan. Kalau perlu, speed-nya (kecepatan) ditambah," ucapnya.

Baca Juga: Komisi Percepatan Reformasi Polri Siap Bekerja Cepat dan Terbuka Evaluasi Kelembagaan Polri

Da’i juga menyambut baik langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki institusi kepolisian.

"Saya setuju sekali karena memang sejak 1998 itu Polri sudah bereformasi, termasuk saya sendiri mengalami, sehingga kalau sekarang misalnya ada masih kekurangan, itu bagian dari evaluasi introspeksi," katanya.

Pada Jumat, 7 November 2025, Presiden Prabowo melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Komisi ini diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Tambah Satu Anggota Perempuan atas Inisiatif Presiden Prabowo

Selain Jimly yang juga merangkap sebagai anggota, komisi ini terdiri dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; serta Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Turut dilantik pula Mendagri sekaligus mantan Kapolri periode 2016–2019 Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menko Polhukam periode 2019–2024 sekaligus Ketua MK 2008–2013 Mahfud MD; Kapolri periode 2019–2021 Jenderal Pol (Purn) Idham Aziz; serta Kapolri periode 2015–2016 Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti.

(Sumber: Antara)