Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa pemerintah akan menelusuri kasus yang menimpa warga Baduy Dalam bernama Repan, korban begal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang sempat ditolak oleh rumah sakit karena tidak memiliki KTP.
Usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5 November 2025, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap peristiwa tersebut.
“Ya Allah, kami lacak ya,” kata Pratikno singkat saat dimintai tanggapan terkait kasus Repan.
Ia juga membuka kemungkinan adanya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat adat seperti warga Baduy.
Baca Juga: Pratikno: Kasus Bocah Penuh Cacing Raya Jadi Alarm Nasional Perbaikan Layanan Kesehatan
“Oke, kami bicarakan dengan Kemendagri ya. Di adminduk kan itu ya, makasih,” ujarnya.
Kasus ini mencuri perhatian publik setelah Repan, warga Baduy Dalam yang masih di bawah umur, menjadi korban begal saat berjualan madu pada Minggu dini hari, 2 November 2025.
Dalam kejadian itu, Repan kehilangan 10 botol madu, sebuah ponsel, serta uang tunai sebesar Rp3 juta. Ia juga mengalami luka sayatan di tangan kiri akibat sabetan senjata tajam dari pelaku.
Ironisnya, setelah peristiwa tersebut, Repan justru ditolak oleh rumah sakit di kawasan Cempaka Putih lantaran tidak memiliki identitas berupa KTP.
Ia hanya mendapatkan perawatan seadanya berupa perban di luar ruangan sebelum akhirnya dirujuk ke klinik dan kemudian ke RS Ukrida, tempat ia mendapatkan penanganan medis dengan 10 jahitan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
