Presiden Prabowo Subianto memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah menurunkan biaya haji serta mempercepat waktu tunggu keberangkatan jamaah Indonesia menjadi 26 tahun. Permintaan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025 yang menandai satu tahun masa pemerintahannya.
Presiden Prabowo mengatakan, meski Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi, ia tetap menugaskan agar biaya haji dapat dikaji ulang melalui langkah efisiensi anggaran.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna.
Baca Juga: Prabowo: Sekolah Rakyat Kita Rancang untuk Putus Rantai Kemiskinan
Selain menurunkan biaya, Prabowo juga menargetkan percepatan waktu tunggu haji dari rata-rata 40 tahun menjadi 26 tahun. Ia optimistis kedua target itu dapat tercapai karena kini urusan haji telah ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah, bukan lagi di bawah Badan Penyelenggara Haji.
Prabowo menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Arab Saudi yang meminta agar urusan haji ditangani oleh pejabat setingkat menteri.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan.’ Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya mengubah undang-undang mereka, sehingga negara asing kini diizinkan membeli lahan di Tanah Suci. Keputusan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah, hasil dari pendekatan berkelanjutan antara kedua negara.
Baca Juga: Pemotor Meregang Nyawa Terlindas Truk di Curug
Menurut Prabowo, Pemerintah Arab Saudi menawarkan sejumlah lahan strategis, termasuk yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram. Namun, pembelian lahan tersebut harus melalui proses lelang terbuka bersama sekitar 90 entitas lain.
“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?’ Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” kata Prabowo.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
