Misbakhun Sentil Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain!

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyentil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ini buntut Purbaya yang dinilai kerap mengomentari kebijakan kementerian/lembaga lain.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, meminta Purbaya untuk memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. Salah satu yang disorot ketika Purbaya mengomentari pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.

"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun, Selasa, 14 Oktober 2025.

Menurutnya, alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama DPR.

"Sama ketika kami melihat tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak," jelasnya.

Ia juga menilai penting kebijakan yang berpihak pada rakyat, utamanya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Misbakhun menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.

"Saya yang waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ditahan benar. Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah, ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan kita menghadapi tekanan daya beli," papar dia.

Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin.

"Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo," tandas politikus Golkar.