Arsip - Kanselir Jerman Friedrich Merz berbicara pada konferensi pers di Berlin, Jerman, 18 Juli 2025. (ANTARA/Xinhua/Li Hanlin/aa) (Antara)
Ntvnews.id, Berlin - Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mendukung pengakuan terhadap negara Palestina, meski desakan publik kian menguat di tengah konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, di Berlin pada Selasa, 26 Agustus 2025.
"Pemerintah Kanada dan Perdana Menteri Kanada mengetahui dengan jelas posisi pemerintah federal Jerman terkait kemungkinan pengakuan Palestina sebagai negara. Kami tidak akan mendukung inisiatif tersebut," kata Merz, politisi konservatif tersebut.
Merz menekankan, Jerman tidak akan bergabung dengan Kanada, Australia, dan Prancis yang berencana mendukung pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB bulan depan.
Saat ditanya apakah serangan militer terbaru Israel di Gaza, yang menewaskan warga sipil termasuk jurnalis, tenaga medis, dan tim penyelamat, dapat memengaruhi kebijakan Jerman, Merz menjawab tegas: "Saat ini, kami tidak melihat adanya kondisi yang memungkinkan untuk mengakui negara (Palestina), dan karena itu, kami tetap berseberangan dalam isu ini. Peristiwa beberapa hari terakhir tidak mengubah sikap kami," ujarnya.
Baca Juga: VIDEO: Hukuman Cambuk Pelaku Gay di Aceh, Sampai Sujud
Ia menambahkan, "Kami tidak akan mendukung langkah itu jika muncul dalam agenda Majelis Umum PBB di akhir musim gugur. Namun sekali lagi, kedua pemerintahan sudah mengetahui perbedaan pandangan kami terkait hal ini."
Meski dalam beberapa pekan terakhir Jerman meningkatkan kritik terhadap Israel terkait blokade bantuan kemanusiaan serta rencana militer untuk menduduki Kota Gaza, Merz menolak memberikan tekanan politik lebih keras terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Jerman sempat membekukan sebagian ekspor senjata yang berpotensi dipakai di Gaza, namun Merz menolak mendukung usulan sejumlah negara Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian dagang penting dengan Israel atau menjatuhkan sanksi terhadap para menteri sayap kanan Israel.
Pemerintah Jerman menegaskan tetap berpegang pada solusi dua-negara sebagai jalan keluar konflik Israel–Palestina. Namun, menurut Merz, pengakuan negara Palestina hanya dapat dilakukan setelah tercapainya kesepakatan diplomatik, bukan secara sepihak.
Sebaliknya, para pengkritik menilai kebijakan Israel, termasuk operasi militer di Gaza, rencana aneksasi wilayah, dan pembangunan permukiman ilegal, telah menutup peluang tercapainya solusi politik. Mereka menilai pengakuan negara Palestina justru bisa menjadi bentuk tekanan terhadap Israel.
Sebuah survei terbaru oleh media publik ZDF memperlihatkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat. Sebanyak 60 persen responden mendukung pengakuan Palestina sebagai negara, sementara hanya 22 persen yang menolak, dan 18 persen lainnya memilih tidak memberikan jawaban.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
