Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau para kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, agar menggunakan kekuasaan dan otoritas yang dimiliki secara optimal dalam menangani masalah tuberkulosis (TBC) di wilayah masing-masing.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin Forum 8 Gubernur Percepatan Eliminasi TBC, yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa.
“Mohon kepada rekan-rekan kepala daerah yang memiliki power, otoritas, kebijakan, sumber daya, lebih serius menangani ini,” ujar Tito dalam keterangannya.
Ia menekankan bahwa TBC masih menjadi salah satu persoalan kesehatan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia, dan pemerintah pusat terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya.
“Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat serius mengenai penanganan masalah tuberkulosis/TBC ini membutuhkan keseriusan kita,” lanjutnya.
Menurut Tito, penanganan penyakit TBC semestinya bisa dilakukan secara lebih komprehensif melalui kerja sama lintas sektor, khususnya di tingkat daerah. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi tantangan besar saat pandemi COVID-19, ketika vaksin belum ditemukan, namun berkat kolaborasi seluruh pihak, pandemi bisa dikendalikan dengan cepat dan efektif.
Jika dibandingkan dengan COVID-19, kata Tito, penanganan TBC sebenarnya lebih mudah karena vaksin dan metode penanggulangannya sudah tersedia. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya memperkuat kampanye vaksinasi dan pencegahan agar jumlah kasus bisa ditekan secara signifikan.
Tito juga menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran sentral dalam menghadapi persoalan ini dan perlu lebih aktif dalam memberikan perhatian.
Laporan Global Tuberculosis Report 2024 memperkirakan bahwa dalam kurun waktu 200 tahun terakhir, TBC telah menyebabkan 1 miliar kematian secara global. Sementara di Indonesia, jumlah kasus TBC pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 1.090.000 kasus, dengan angka kematian mencapai 125.000 jiwa.
Ia berharap forum ini bisa menjadi titik awal komitmen kolektif dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, dalam menanggulangi TBC. Tito secara khusus meminta delapan provinsi yang menjadi fokus penanganan—Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT)—untuk memperkuat strategi eliminasi TBC.
Tito juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi secara rutin untuk memantau kemajuan yang dicapai masing-masing daerah.
“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, pusat dan juga daerah. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tolong (persoalan TBC segera diatasi), ini masalah nyawa,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, delapan provinsi menyampaikan pernyataan komitmen bersama untuk mempercepat penanganan TBC. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Gubernur Banten Andra Soni dan diikuti oleh para kepala daerah dari provinsi lain.
Beberapa tokoh nasional turut menghadiri acara ini, di antaranya: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan A. M. Putranto, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kemensetneg M. Amperawan.
Forum tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman.
Sumber: ANTARA
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
