PBB Geram dengan Pemukiman Israel di Tepi Barat Palestina

Ntvnews.id, Tel Aviv - Rencana Israel memperluas permukiman di Tepi Barat dinilai membawa dampak serius bagi warga Palestina, termasuk peningkatan risiko pengungsian, menurut Badan Kemanusiaan PBB (OCHA),

Dilansir dari AFP, Jumat, 22 Agustus 2025, OCHA menyebut pembangunan lebih dari 3.000 unit hunian bagi pemukim Yahudi dalam skema E1 akan memutus konektivitas antara wilayah utara dan tengah Tepi Barat dengan bagian selatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang sangat berat.

Lembaga tersebut memperingatkan, 18 komunitas Badui Palestina akan menghadapi ancaman pengusiran yang lebih besar, sementara dampaknya juga akan dirasakan di seluruh wilayah pendudukan Palestina (OPT).

Baca Juga: Tanggapan PM Australia Atas Marahnya PM Israel Netanyahu

“Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan pintas yang akan mengalihkan kendaraan Palestina dari jalur utama Yerusalem–Yerikho. Jalan ini berpotensi merusak keterhubungan wilayah, memperpanjang waktu tempuh, serta mengganggu mata pencaharian dan akses layanan dasar masyarakat,” jelas OCHA.

Selain itu, rencana Israel untuk menambah bagian tembok di kawasan E1 disebut akan semakin memperketat pembatasan gerak warga. Langkah itu juga dinilai bertentangan dengan opini hukum Mahkamah Internasional pada 2004, yang menyatakan bahwa seluruh bagian tembok pengaman di dalam wilayah pendudukan harus dibongkar.

Baca Juga: Mesir Tolak Keras Konsep Israel Raya

Situasi di Jalur Gaza disebut kian memburuk, dengan jumlah korban tewas, luka, dan pengungsi yang terus bertambah setiap hari, di tengah krisis pangan serta meningkatnya malnutrisi.

PBB bersama mitranya berusaha keras mengirim bantuan makanan dan pasokan penting lainnya untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar.

“Israel harus mempermudah operasi kemanusiaan, termasuk penyediaan tempat perlindungan di berbagai lokasi, baik di Kota Gaza maupun di wilayah utara jalur tersebut,” tegas OCHA.

Mitra-mitra kemanusiaan memperkirakan 1,4 juta orang membutuhkan sekitar 3.500 truk berisi tenda, terpal, serta perlengkapan dasar rumah tangga. Namun, OCHA menambahkan bahwa pembatasan terhadap LSM internasional maupun badan bantuan PBB bagi pengungsi Palestina masih menghambat distribusi tempat penampungan.