Golkar: Kepala Daerah Jangan Naikkan Tarif PBB

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta para kepala daerah tak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini dilakukan, jika Transfer Keuangan Daerah (TKD) dipangkas oleh pemerintah pusat.

Doli meminta para kepala daerah untuk kreatif mencari solusi untuk menambal keuangan daerah. Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Jumlah ini menurun 24,8% dibanding 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.

Ia lantas mengingatkan para kepala daerah untuk bersiap dan tak mengandalkan TKD.

"Kita memberikan warning kepada kepala daerah, mereka harus siap-siap. Jangan hanya mengandalkan (TKD) itu," ujar Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.

Meski TKD berkurang, Doli meminta kepala daerah tak membebankan rakyat jika kekurangan keuangan daerah, seperti menaikan tarif PBB. Menurut dia, prinsip rakyat tidak dibebankan harus dikedepankan oleh para kepala daerah.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Soroti Kenaikan PBB di Cirebon hingga 1000 Persen, Wali Kota Janji Turunkan Tarif

Mobil aparat kepolisian jenis Toyota Avanza yang terbakar di Jalan Dokter Wahidin Pati, Rabu, 13 Agustus 2025. (ANTARA)

"Tapi catatannya, enggak boleh juga kalau ada beban, itu dibebankan langsung ke rakyat. Itu yang menurut saya juga harus menjadi prinsip," kata politisi Golkar ini. 

"Jangan dikit-dikit karena kita enggak punya kemampuan, kita punya keterbatasan, maka kemudian rakyat yang dibebankan, itu enggak boleh juga. Makanya ini yang harus kita cari solusinya gitu," imbuhnya.

Ia meminta para kepala daerah bisa lebih kreatif untuk mencari tambahan keuangan daerah. Menurut dia, langkah ini bisa dicari dengan mudah oleh kepala daerah.

"Mereka kan kampanye bagus-bagus tuh. Janjinya kan visioner semua gitu. Pasti enggak ada, apakah ada di dalam kampanye yang mengatakan, besok saya akan naikin pajak? Enggak mungkin ada, yang ada pasti saya akan turunin pajak, kemudian nanti akan kita dapatkan sumber daya ini, sumber daya segala macam. Nah tinggal dikerjakan aja itu," tutur Doli.

"Jadi janji yang selama ini yang disampaikan oleh kepala daerah itu, yang pasti baik-baik, dikerjakan. Jangan sebaliknya. Janjinya dulu enggak akan naik pajak, tapi tiba-tiba naik pajak ratusan persen. Itu kan, itu yang enggak boleh," imbuhnya.