Pramono Diminta Turun Tangan Atasi Konflik di Apartemen Green Bay Pluit

Ntvnews.id, Jakarta - Polemik pemilihan ketua rukun warga (RW) di Apartemen Green Bay Pluit, Jakarta Utara, masih terus berlanjut. Kali ini, sejumlah orang yang merupakan perwakilan sebagian warga, mendatangi kantor Gubernur Jakarta Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Agustus 2025.

Mereka datang guna mengadukan hasil pemilihan ketua RW 10 yang diduga bermasalah.

"Kami menduga hasil pemilihan ketua RW penuh rekayasa, pengondisian, serta sarat kepentingan kelompok tertentu," ujar Anne, perwakilan warga, Kamis, 21 Agustus 2025.

Mereka sebelumnya telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap hasil pemilihan ketua RW 10.

"Proses pemilihan tidak berjalan transparan dan jauh dari semangat demokrasi," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan menyerahkan dokumen berisi kronologi pemilihan ketua RW, dugaan adanya pengondisian, serta tanda tangan penolakan hasil pemilihan.

Menurut mereka, gubernur sebagai pimpinan daerah memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sekaligus memberi arahan agar persoalan tidak menimbulkan kegaduhan berkelanjutan.

"Kami percaya Gubernur DKI akan mendengar aspirasi kami. Warga hanya ingin proses pemilihan RW yang jujur, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu," tutur Anne.

Selain ke Balai Kota DKI, warga juga menemui anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka berharap agar pemilihan RW menjadi wadah partisipasi bersama, bukan justru memecah-belah masyarakat.

"Kami meminta DPRD DKI Jakarta hadir memberikan solusi. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan warga yang lebih luas," kata Anne.

Tidak berhenti di situ, warga juga menemui Wali Kota Jakarta Utara. Mereka berharap pemerintah kota bisa menjadi mediator sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung.

Menurut mereka, pemilihan RW yang dianggap sarat rekayasa tersebut berpotensi memunculkan ketidaknyamanan di lingkungan Apartemen Green Bay Pluit. Keterlibatan Wali Kota dinilai penting untuk mencegah konflik sosial yang lebih luas.

"Kami ingin hidup rukun, damai, dan nyaman. Tapi jika pemilihan RW saja sudah penuh kepentingan, bagaimana warga bisa percaya?," teriak salah seorang perwakilan warga.

Direktur Hubungan Antar Kelembagaan Monitoring Saber Pungli Indonesia (Dirhubag MSPI) Thomson Gultom, yang turut mendampingi perwakilan warga, menegaskan bahwa lembaganya hadir untuk memastikan suara warga tidak diabaikan. Menurutnya, pemilihan RW adalah bagian dari hak demokrasi masyarakat yang tidak boleh dipermainkan.

"Demokrasi harus dijaga sejak di tingkat paling kecil, termasuk pemilihan ketua RW. Jika dari level RW saja sudah sarat kepentingan, maka demokrasi kita tercederai," ujar Thomson.

MSPI berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tercapai solusi yang adil bagi seluruh warga Green Bay Pluit.

Meski terjadi polemik, warga Green Bay menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menciptakan konflik, melainkan untuk menegakkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam proses demokrasi.

"Kami tidak sedang melawan siapa pun. Kami hanya ingin keadilan dan transparansi. Semoga pemerintah mendengar aspirasi kami dan mengambil langkah tegas," tandas perwakilan warga lainnya, Deco.