RRI Tegaskan Tak Ada PHK Massal Honorer Buntut Pemangkasan Anggaran

Ntvnews.id, Jakarta - Radio Republik Indonesia (RRI) membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer seperti kontributor di lembaga penyiaran publik (LPP) itu. Hal ini ditegaskan Direktur Utama (Dirut) LPP RRI Hendrasmo, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI yang membahas program dan anggaran, Rabu, 12 Februari 2025.

Mulanya, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menanyakan kepada Hendrasmo di sela paparan, soal ada-tidaknya pegawai honorer RRI yang dirumahkan akibat kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi nggak ada yang dirumahkan ini ya?" tanya Saleh ke Dirut LPP RRI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

"Tidak ada," jawab Hendrasmo.

"Mulai dari tukang sapu sampai pejabat tinggi?" tanya Saleh kembali memastikan.

"Tidak ada. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kerja, PPNPN, pengisi acara dan kontributor di lingkungan LPP RRI," jawab Hendrasmo.

Menurut Saleh, jawaban Hendrasmo ini menjadi penegasan bahwa tak ada PHK di RRI. Ini merupakan informasi yang menurutnya dibutuhkan para pegawai honorer RRI saat ini.

"Oke, ini didengar semua ini malah justru. Jadi mudah-mudahan ini jadi kabar baik bagi saudara-saudara kita yang bekerja di RRI,"

Sebelumnya, beredar informasi PHK massal terhadap pegawai honorer RRI dan TVRI, pasca diberlakukannya kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo. Total 1.000 karyawan honorer yang terkena imbas pemangkasan anggaran.

Bahkan, video salah seorang penyiar perempuan RRI viral di media sosial. Video penyiar asal Maluku Utara itu menginformasikan tentang adanya PHK di RRI, akibat dari kebijakan Prabowo. Ia lantas menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) Prabowo.