BGN Perluas Penerapan MBG Prasmanan dengan Standar Pelaksanaan yang Ketat

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 17:00
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
BGN Perluas Penerapan MBG Prasmanan dengan Standar Pelaksanaan yang Ketat  BGN Perluas Penerapan MBG Prasmanan dengan Standar Pelaksanaan yang Ketat

Ntvnews.id, Jambi - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas implementasi pola penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan. Setelah melalui tahap uji coba, jumlah pelaksanaan program dengan pola tersebut kini meningkat dari 66 menjadi 200, sementara jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 1.600.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan MBG prasmanan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan kesiapan penyelenggara dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Hal tersebut disampaikan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.

"Sudah bagus. Ini kita lagi dari piloting ke implementasi. Kita tingkatkan dari kemarin 66 sudah sampai dengan sekarang sudah ada 200, terus yang daftar sudah ada 1.600," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.

Menurutnya, penerapan pola prasmanan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa persiapan. Setiap penyelenggara yang ingin menerapkan pola tersebut harus terlebih dahulu melaporkan rencananya kepada BGN dan mengikuti pelatihan agar memahami mekanisme serta standar pelaksanaan yang benar.

BGN Perluas Penerapan MBG Prasmanan dengan Standar Pelaksanaan yang Ketat  BGN Perluas Penerapan MBG Prasmanan dengan Standar Pelaksanaan yang Ketat

Baca Juga: Kepala BGN Sidak SPPG di Jambi, Perketat Pengawasan Program MBG

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penyajian makanan secara prasmanan tetap memperhatikan keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

"MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan," jelasnya.

Sudaryono menegaskan, BGN tidak ingin perluasan program justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap SOP. Karena itu, proses implementasi dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kesiapan masing-masing pihak.

Ia mengakui, pendekatan bertahap tersebut mungkin membuat proses perluasan berjalan sedikit lebih lambat. Namun, menurutnya, kepastian kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur harus menjadi prioritas.

Baca Juga: Sidak SPPG di Bogor, Sudaryono Minta Dapur MBG Utamakan Kualitas dan Keamanan Makanan

"Memang agak sedikit lebih lambat, tetapi kita lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat-cepat sembrono, terus nanti jadi masalah di kemudian hari," pungkasnya.