Prabowo Sebut Konsolidasi Pengadaan Pemerintah Berpotensi Hemat Anggaran Rp480 Triliun

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu, 11 November 2026 malam.

Prabowo menjelaskan, potensi penghematan tersebut mengacu pada laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam laporan itu disebutkan bahwa sekitar sepertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, tetapi 40 persen dari anggaran tersebut berpotensi terbuang akibat ketidakefisienan pengadaan.

Dengan total belanja barang dan jasa yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun, nilai pemborosan tersebut diperkirakan mencapai Rp480 triliun atau hampir 30 miliar dolar AS.

"Kalau nanti kita belanja satu badan, tidak 38 provinsi, tidak 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, satu badan, kita bisa menghemat mungkin 40 persen yang dilaporkan LKPP," kata Prabowo.

Menurutnya, salah satu penyebab tingginya pemborosan adalah mekanisme pengadaan yang masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah dan instansi. Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi serupa dapat dibeli dengan harga yang berbeda-beda.

Baca Juga: Budi Arie: Gibran Serahkan Surat Mundur ke Prabowo di Bandara Halim

Prabowo mencontohkan kebutuhan bus dan mobil pemadam kebakaran yang sebenarnya diperlukan oleh hampir seluruh provinsi, tetapi proses pembeliannya masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing daerah.

"Setiap provinsi butuh bus. Setiap provinsi butuh pemadam kebakaran, tapi masing-masing belanja sendiri," ujar Prabowo.

Persoalan serupa, lanjutnya, juga ditemukan dalam pengadaan komputer di tingkat kabupaten hingga pembelian obat-obatan untuk rumah sakit. Pengadaan yang dilakukan secara terpisah memungkinkan terjadinya perbedaan harga meskipun barang yang dibeli memiliki kebutuhan serupa.

Kepala Negara mengakui temuan tersebut dapat menurunkan semangat, tetapi sekaligus membuka peluang perbaikan karena persoalan utamanya berkaitan dengan tata kelola dan manajemen pengadaan.

Karena itu, Prabowo mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

"Mungkin tidak segera, tapi kalau kita tidak berusaha, 30 miliar dolar hilang. Rp480 triliun, hanya dari belanja kita sendiri. Belum lagi kebocoran-kebocoran lain," tuturnya.

Prabowo turut menyinggung pandangan sejumlah ekonom yang memperkirakan sekitar 30 persen kekayaan Indonesia mengalami kebocoran. Menurutnya, kondisi tersebut juga berpotensi berdampak terhadap pengelolaan anggaran negara.

Rencana penyatuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelumnya telah disampaikan Prabowo dalam pidato Nota Keuangan 2027 pada Agustus 2026. Saat itu, ia mengungkapkan pemerintah akan mengintegrasikan proses pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan serupa sekaligus meningkatkan status kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menyampaikan bahwa konsolidasi pengadaan di pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.

Apabila diterapkan secara konsisten dan disiplin, pemerintah menargetkan tingkat efisiensi pengadaan dapat mencapai 30 persen atau setara dengan penghematan sekitar Rp360 triliun setiap tahun.