Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) terus membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi bertajuk MBG 2.0.
Pembaruan ini difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan standar keamanan pangan, ketepatan data penerima manfaat, serta inovasi pelayanan untuk memastikan program berjalan lebih berkualitas.
Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat dengan dukungan 1.027.998 tenaga kerja dan 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Dengan cakupan yang semakin luas, BGN menilai keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Kualitas makanan, keamanan konsumsi, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pelaksanaan juga menjadi prioritas utama.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny menegaskan bahwa transformasi MBG 2.0 merupakan perubahan mendasar dalam cara program tersebut dijalankan, bukan sekadar penyempurnaan teknis.
"Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” tegas Tysa, dikutip Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurutnya, pembenahan tersebut merupakan respons terhadap berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. BGN menjadikan kritik serta evaluasi sebagai bahan untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem pelaksanaan, dan meningkatkan standar pelayanan program MBG.
SPPG Wajib Penuhi Standar Higiene dan Sanitasi
Seorang petugas SPPG tengah mendinginkan makanan usai dimasak untuk menjaga keamanan pangan Program MBG (Antara)
Salah satu fokus utama MBG 2.0 adalah peningkatan keamanan pangan. BGN memperkuat standar kebersihan dan sanitasi dengan mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan proses pengolahan dan penyajian makanan memenuhi persyaratan higiene yang berlaku.
Selain itu, BGN memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperjelas hubungan kerja, pembagian tanggung jawab, serta akuntabilitas setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Pembenahan juga menyasar data penerima manfaat. BGN melakukan sinkronisasi data yang tercatat dalam sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi nyata di lapangan.
Penyesuaian tersebut disertai penataan ulang penerima manfaat melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memastikan penggunaan sumber daya program lebih efektif.
"Dengan skala program yang semakin besar, ketepatan data menjadi bagian penting dari tata kelola. Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan," jelas Tysa.
Baca Juga: DEN: MBG Tingkatkan Kehadiran dan Semangat Belajar Siswa, Terutama di Desil 1
MBG Prasmanan Diuji Coba di 66 SPPG
Siswa antre mengambil makanan secara prasmanan dalam uji coba pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MIN 2 Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (2/4/2026). (Antara)
BGN juga menghadirkan inovasi dalam penyajian makanan melalui uji coba konsep MBG prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.
Model penyajian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi peserta didik. Selain memenuhi kebutuhan gizi, konsep prasmanan juga diarahkan untuk membangun kebiasaan positif, seperti kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap orang lain.
Di sisi lain, BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui penerapan label pada wadah makanan atau ompreng. Label tersebut memuat batas waktu aman konsumsi MBG agar makanan dikonsumsi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Berbagai pembaruan ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan bahwa peningkatan cakupan program berjalan seiring dengan pengendalian risiko dan penerapan standar keamanan pangan.
Transformasi MBG 2.0 juga diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah tersebut. Rinciannya, sebanyak 480 SPPG berada di Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.
Perluasan ini ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi, terutama di daerah yang menghadapi tantangan geografis dan memiliki kebutuhan intervensi gizi lebih besar.
Dengan penambahan unit pelayanan tersebut, BGN berupaya memastikan manfaat program MBG dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Selain meningkatkan standar pelayanan, BGN membenahi ekosistem pendukung program melalui integrasi rantai pasok lokal secara digital.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Loka MBG, yang dirancang untuk menghubungkan kebutuhan program dengan pasokan lokal agar proses distribusi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
BGN juga mengembangkan program Patriot Gizi untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, termasuk tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di berbagai daerah.
Melalui pembinaan tersebut, para tenaga SPPI diharapkan dapat mengambil peran lebih luas, mulai dari edukasi keamanan pangan, penggerakan pelaksanaan program, hingga pendataan dampak MBG secara langsung di tengah masyarakat.
“Hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien. Langkah ini kian lengkap dengan hadirnya Patriot Gizi. Para tenaga SPPI di setiap wilayah kini dibina menjadi garda terdepan sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, hingga pendata dampak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Tysa.
Transformasi tersebut, menurut Tysa menjadi penanda bahwa perluasan program harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola dan pengawasan. MBG 2.0 tidak semata-mata diarahkan untuk memperbesar skala program, tetapi memastikan setiap proses berjalan dengan standar yang semakin baik.
“Hari ini, kita melanjutkannya dengan ketertiban dan tanggung jawab. MBG 2.0 bukan tentang program yang lebih besar, tapi program yang lebih benar. Skala besar, standar tinggi, karena anak Indonesia layak dapat yang terbaik,” pungkas Tysa.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny. (Antara)