Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama jajaran fokopimda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (18/10/2026). Agenda tersebut merupakan rapat perdana Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB pascadilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan pejabat sebelumnya Suharyanto (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membeberkan hasil temuan penting terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan.
Berdasarkan pemetaan data spasial yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), teridentifikasi sebanyak 44 area konversi hutan dan perkebunan yang terbakar.
Kepala BNPB, Kristomei Sianturi, dalam keterangannya di Jakarta pada hari Senin (19/10), merinci bahwa puluhan area yang dilalap si jago merah tersebut mencakup kawasan perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga kawasan hutan lindung.
Sebagian besar titik api terpantau berada di area perbatasan izin konversi, yang mengindikasikan adanya dugaan kuat praktik pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja.
Menanggapi temuan tersebut, BNPB secara tegas mendesak jajaran aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran tersebut, baik dari unsur perorangan maupun korporasi. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi sangat krusial agar kerja keras tim di lapangan tidak berujung sia-sia.
"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei.
Baca Juga: MERAH PUTIH: Bongkar Korupsi Dana Bencana BNPB, Saut Minta Penegak Hukum Tidak Takut Serangan Balik!
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mengimplementasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kolaborasi lintas sektor. Terlebih, Sumatera Selatan tercatat sebagai salah satu dari enam provinsi prioritas nasional bersama Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan agar kawasan hutan, lahan mineral, dan ekosistem gambut tidak terbakar.
Kristomei menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan menuntut sinergi erat antar-kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program yang kuat antara pusat dan daerah.
Sebagai langkah jangka panjang, BNPB turut meminta perhatian intensif dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk merumuskan solusi permanen dalam pemeliharaan ekosistem gambut. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pembuatan serta optimalisasi sistem kanalisasi guna menjaga tingkat kelembapan sekaligus membasahi lapisan dalam tanah gambut di enam provinsi prioritas tersebut.
"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," ujarnya.
Di tengah upaya penegakan hukum dan pembenahan ekosistem, BNPB memastikan bahwa ribuan personel gabungan bersama armada helikopter water bombing masih terus dikerahkan secara efektif untuk melakukan operasi pemadaman di lapangan. Evaluasi berkala juga terus dilakukan guna memastikan bahwa pengerahan pasukan serta sarana dan prasarana benar-benar sejalan dengan penurunan jumlah titik panas (hotspot).
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
