Empat Petugas Tewas di Bromo, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Bertindak Cepat Atasi Karhutla

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Okt 2026, 19:07
thumbnail-author
Beno Junianto
Penulis & Editor
Bagikan
Petugas padamkan api di karhutla Gunung Bromo pada September 2026. Petugas padamkan api di karhutla Gunung Bromo pada September 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengingatkan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tak kunjung berhenti hingga medio Oktober 2026 ini, jangan sampai mengubah pandangan dunia terhadap Indonesia. Dari status ‘Paru-paru Dunia’ jadi ‘Perusak Paru-paru.’

“Karhuta sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Bahkan, tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini,” tegas Alex dalam pernyataan tertulis, Jumat.

Keprihatinan ini disampaikan anggota Fraksi PDIP DPR RI itu, merespon kejadian duka pada Kamis (15/10/2026) kemarin, dimana 4 orang anak bangsa harus meregang nyawa, saat memadamkan Karhutla Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Sementara itu, dua relawan lainnya, mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif akibat Karhutla yang melanda TNBTS yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Karhutla juga masih terus terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Matahari tak lagi bersinar cerah di kawasan itu sejak asap Karhutla menyesakan dada.

Alex memandang, diksi ‘Terorisme Ekologi’ yang disampaikan Presiden Prabowo pada rapat terbatas tanggal 16 September 2026 lalu, juga sudah tepat.

“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan kongkrit dalam waktu sesingkat-singkatnya,” terang Alex.

“Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” tambah Ketua PDIP Sumatera Barat ini.

Agar tidak terus menjadi fitnah di antara warga negara bertetangga, Alex menyarankan Presiden Prabowo, untuk membuka data perusahaan yang teridentifikasi, terkait dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," tegas anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini.

Catatan BMKG, Karhutla Tahun 2026 ini telah terjadi sejak Januari hingga Juni 2026 yang ditandai dengan peningkatan titik panas (hotspot) dan luasan lahan yang terbakar mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.

Pada Juli 2026, titik api mulai meluas di berbagai daerah seperti Papua (sejak Juli) dan wilayah Pulau Sumatra serta Kalimantan.

Bulan Agustus 2026 jadi puncak krisis Karhutla nasional dengan lonjakan luas area yang terbakar secara drastis hingga ratusan ribu hektare di berbagai provinsi prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.

“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” tutur Alex.


Selain korban 4 jiwa di TNBTS Probolinggi, Alex mencatat, Karhutla telah menyebabkan korban luka mencapai 324 orang katergori luka berat dan 23 orang luka ringan. Mayoritas berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Juga telah menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 277.075 kasus ISPA kumulatif sebagaimana direkapitulasi oleh Kementerian Kesehatan di 63 kabupaten/kota dari 7 provinsi terdampak (per 12 Oktober 2026). Dimana, 62.400 kasus (22,5%) menimpa anak usia 0-5 tahun (balita).

Asap karhutla juga berdampak pada kualitas udara yang buruk, gangguan penerbangan di beberapa wilayah, penutupan sekolah di daerah terdampak seperti Papua dan Timor Leste serta puluhan ribu hektare lahan terbakar.

"Kami, sebagai wakil rakyat dari PDIP, berduka yang sedalam-dalamnya pada semua korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA," ungkap Alex.

"Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu," tutup Alex.

x|close