DPR Saran Sekolah jadi Tempat Berlindung dari Karhutla

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan pemerintah memanfaatkan sekolah dan kantor pemerintahan sebagai ruang perlindungan udara bersih bagi masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, fasilitas publik tersebut dapat dilengkapi alat penyaring udara berpartikel efisiensi tinggi (high-efficiency particulate air/HEPA) untuk mengurangi paparan asap berbahaya.

"Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak 'clean air shelters'," ujar Charles, Jumat, 16 Oktober 2026.

Ruang perlindungan udara bersih atau clean air shelters, adalah tempat berlindung sementara yang dirancang untuk mengurangi paparan polutan udara, termasuk partikel halus dari asap karhutla.

Menurutnya, asap karhutla dapat masuk ke dalam rumah melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi sehingga masyarakat tetap berisiko terpapar meskipun berada di dalam ruangan.

Atas itu, ia menilai penyediaan ruang dengan udara yang lebih bersih diperlukan sebagai salah satu langkah perlindungan kesehatan selama kebakaran masih berlangsung.

Baca Juga: DPR Minta BPGMN Pulihkan Gambut, Biar Gak Ada Karhutla Lagi

Charles menjelaskan fasilitas itu terutama dibutuhkan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.

Dirinya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan bangunan publik yang telah tersedia tanpa harus mendirikan gedung baru.

"Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam," tuturnya.

Ia juga menilai penting pemantauan kualitas udara serta pemeliharaan alat penyaring udara agar ruang perlindungan tersebut dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat terdampak.