Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026 tidak merusak citra Indonesia sebagai paru-paru dunia hingga berubah menjadi perusak paru-paru.
“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa orang orang tua kehilangan anaknya dan seorang anak kehilangan ayah,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurut Alex, kebakaran yang terus berulang tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, termasuk musnahnya tanaman dan satwa langka.
“Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata dia menegaskan.
Baca Juga: Parlemen Malaysia Desak Gugat Indonesia soal Kabut Asap Karhutla
Alex menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas meninggalnya empat orang saat berupaya memadamkan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Selain korban meninggal, dua relawan lainnya dilaporkan mengalami luka bakar serius sehingga harus menjalani perawatan intensif. Kebakaran tersebut melanda kawasan TNBTS yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Di wilayah lain, karhutla juga masih terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Asap kebakaran yang menyelimuti sejumlah kawasan membuat kualitas udara memburuk dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Alex menilai istilah “Terorisme Ekologi” yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 16 September 2026 sudah tepat untuk menggambarkan persoalan tersebut.
Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Indonesia Capai Timor Leste, Sekolah Diliburkan Tiga Hari
“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.
Ia juga menyoroti munculnya meme mengenai kabut asap atau “jerebu” di Malaysia. Menurut Alex, hal itu menunjukkan bahwa dampak karhutla Indonesia turut dirasakan negara tetangga.
Untuk memperjelas penanganan persoalan tersebut, Alex menyarankan Presiden Prabowo membuka data perusahaan yang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan.
Ia menyebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap adanya 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asing dan dikaitkan dengan karhutla di Indonesia.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," tegas Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini.
Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), karhutla sepanjang 2026 telah terjadi sejak Januari hingga Juni. Periode tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah titik panas (hotspot) dan luas lahan terbakar yang mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.
Memasuki Juli 2026, titik api mulai meluas ke berbagai wilayah, termasuk Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Kondisi semakin memburuk pada Agustus 2026, ketika luas area terbakar meningkat tajam hingga mencapai ratusan ribu hektare di sejumlah provinsi prioritas, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” kata dia.
Alex mencatat karhutla telah menyebabkan 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang lainnya menderita luka ringan. Sebagian besar korban luka tersebut berasal dari Kalimantan Tengah.
Dampak kesehatan juga terlihat dari jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Berdasarkan rekapitulasi Kementerian Kesehatan per 12 Oktober 2026, tercatat 277.075 kasus ISPA kumulatif di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak. Dari jumlah itu, sebanyak 62.400 kasus atau 22,5 persen dialami anak berusia 0 hingga 5 tahun atau balita.
Selain menurunkan kualitas udara, asap karhutla turut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Kebakaran juga menyebabkan sekolah ditutup di daerah terdampak, termasuk Papua dan Timor Leste, serta menghanguskan puluhan ribu hektare lahan.
"Kami, sebagai wakil rakyat berduka yang sedalam-dalamnya pada semua keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA," kata dia mengungkapkan.
Alex mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mencegah bertambahnya korban. Ia juga menyinggung kemungkinan bantuan dari negara lain apabila Indonesia belum memiliki peralatan yang memadai untuk menangani kebakaran.
"Kami mendesak Presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu," kata dia.
(Sumber: Antara)
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Kementerian Kehutanan. (Antara)