BGN Hentikan MBG di Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

NTVNews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian sementara terhadap operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kebijakan tersebut diambil menyusul penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah satuan pendidikan mulai Senin, 7 September 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk menjaga keselamatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta seluruh warga satuan pendidikan di tengah kondisi darurat akibat aktivitas vulkanik.

Dengan kegiatan belajar mengajar yang sementara dialihkan dari tatap muka menjadi PJJ, penyaluran MBG kepada penerima manfaat di sekolah juga dihentikan sementara selama kebijakan tersebut berlaku.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menjelaskan bahwa penyesuaian operasional MBG dilakukan agar program tetap berjalan dengan mempertimbangkan situasi kebencanaan di setiap daerah. Menurutnya, keselamatan peserta didik dan warga satuan pendidikan menjadi prioritas utama dalam menentukan mekanisme pelaksanaan program.

"Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujarnya, Senin, 7 September 2026.

Penerapan PJJ di wilayah terdampak erupsi Anak Krakatau tidak memiliki durasi yang sama. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan dan keputusan pemerintah daerah masing-masing.

Erupsi Anak Krakatau, BGN Sesuaikan Sementara Operasional MBG di Wilayah Terdampak (BGN)

Di Provinsi Lampung, PJJ diberlakukan selama dua hari, yakni Senin dan Selasa, 7–8 September 2026. Sementara itu, Provinsi Banten menerapkan PJJ selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 7–9 September 2026.

Adapun di DKI Jakarta, PJJ mulai dilaksanakan pada Senin, 7 September 2026. Durasi penerapannya belum ditentukan dan akan mengikuti perkembangan situasi serta kebijakan pemerintah daerah.

Kebijakan PJJ tersebut mengacu pada regulasi mengenai keselamatan satuan pendidikan dalam kondisi bencana dan keadaan darurat, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.

BGN menegaskan bahwa penghentian operasional MBG di satuan pendidikan bukan berarti Program Makan Bergizi Gratis dihentikan secara keseluruhan. Penyesuaian hanya dilakukan untuk mengikuti perubahan pola pembelajaran selama kondisi darurat. Ketika kegiatan belajar tatap muka kembali diperbolehkan, mekanisme operasional MBG akan dievaluasi dan disesuaikan kembali.

"Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan," ujarnya.

BGN terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi wilayah yang terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Pemantauan tersebut diperlukan untuk menentukan langkah operasional berikutnya, termasuk memastikan kesiapan satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.

Dalam menjalankan Program MBG, BGN menempatkan faktor keselamatan penerima manfaat sebagai bagian penting dari setiap keputusan operasional. Karena itu, penyesuaian program mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, kebijakan pemerintah daerah, serta kesiapan sekolah dan SPPG.

Operasional MBG di wilayah terdampak erupsi Anak Krakatau akan kembali disesuaikan berdasarkan perkembangan situasi kebencanaan dan kebijakan pembelajaran di masing-masing daerah.